Pontianak (Suara Landak) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka secara resmi Forum Provinsi Cerdas (Smart Province) sekaligus puncak Pertemuan Smart Province Kalimantan Barat Tahun 2025 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Kalimantan Barat atau perwakilan masing-masing.
Sekda Kalbar Harisson.SUARALANDAK/SK
Forum ini digelar sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi besar daerah: “Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.” Transformasi menuju Smart Province disebut menjadi instrumen vital, terutama dalam mendukung Prioritas Pembangunan Keempat, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui digitalisasi.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan tidak akan efisien jika birokrasi masih berjalan secara manual, lambat, dan tidak terintegrasi.
“Digitalisasi adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan,” tegasnya.
Ia memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang hadir, menyebut keterlibatan mereka sebagai bukti bahwa transformasi digital adalah kerja kolaboratif.
“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan kampus sebagai mitra strategis dalam mencetak talenta digital dan menghilirisasi inovasi teknologi agar menjawab persoalan nyata di masyarakat,” ujarnya.
Harisson menegaskan bahwa transformasi digital Kalbar disusun berdasarkan kerangka regulasi yang solid, mulai dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE Provinsi Kalimantan Barat, hingga RPJMD 2025–2029.
Landasan tersebut memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya sebatas menghadirkan aplikasi dan perangkat teknologi, tetapi membangun integrasi data utuh menuju terbentuknya Ekosistem Data Terpadu.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Kalbar juga meluncurkan dua inisiatif strategis:Layanan Internet Publik: Dirancang untuk menjamin pemerataan akses informasi dan mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pemantauan Layanan Publik melalui CCTV. Sistem pengawasan yang memungkinkan pimpinan daerah merespons persoalan masyarakat secara cepat dan akurat melalui pantauan real-time.
Harisson meminta para Bupati dan Wali Kota menjadi motor penggerak digitalisasi di wilayah masing-masing.
“Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional. Hindari sistem tumpang tindih dan fokuslah pada dampak pelayanan langsung bagi rakyat,” tegasnya.Harisson berharap forum panel Smart Province 2025 dapat memberikan wawasan konkret mengenai kebijakan nasional, kontribusi akademisi, serta pemanfaatan teknologi imersif untuk mempromosikan pariwisata dan investasi hingga ke tingkat global.
“Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media,” katanya.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan bersama menjadikan momentum ini sebagai titik tolak percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa.[SK]
