Sambas (Suara Landak) – Pemerintah Kabupaten Sambas bersama DPRD secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp1,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (2/12/2025).
APBD 2026 disahkan Rp1,7 triliun prioritas tetap pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.SUARALANDAK/SK
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sambas, Supni Alatas, menyampaikan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,7 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp330 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp910 miliar, Dana Desa Rp159 miliar, serta pendapatan bagi hasil sebesar Rp13 miliar.
Menurut Supni, nilai tersebut mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp2,2 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya nilai Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kondisi yang turut dialami oleh berbagai daerah lainnya di Indonesia.
“Penurunan pendapatan ini jelas berdampak pada ruang gerak fiskal. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian bersama pemerintah daerah agar program-program prioritas tetap dapat direalisasikan,” ujarnya.
Sejalan dengan turunnya pendapatan, struktur belanja juga mengalami penyesuaian. Belanja daerah tahun 2026 dipatok sekitar Rp1,52 triliun, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, hingga belanja transfer. Meski demikian, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Meski anggaran mengalami penurunan, sektor pelayanan dasar harus tetap berjalan dan menjadi prioritas utama,” tegas Supni.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemkab Sambas telah menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan. Mulai 2026, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah akan beralih sepenuhnya ke digital guna memastikan transparansi dan menutup potensi kebocoran.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memperbarui basis data wajib pajak, meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Supni menambahkan, arah kebijakan belanja daerah tetap diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hal tersebut juga dirancang agar sejalan dengan visi–misi Bupati Sambas serta program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Prioritas kita tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, hingga sanitasi. Dengan APBD 2026 ini, kita berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sambas,” pungkasnya.[SK]
