Pontianak (Suara Landak) – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) se-Kalimantan tahun 2024 yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, pada Selasa (22/10/2024). Dengan tema "Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan", Rakorwil ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.
Harisson mengungkapkan, inflasi di wilayah Kalimantan pada September 2024 tetap terkendali di angka 2,51 persen, dengan Kalimantan Timur (2,16 persen), Kalimantan Selatan (1,98 persen), Kalimantan Barat (1,79 persen), Kalimantan Utara (1,74 persen), dan Kalimantan Tengah (1,45 persen). Hal ini sejalan dengan deflasi yang terjadi pada komoditas harga bergejolak, menandakan keberhasilan dalam pengendalian inflasi di seluruh Kalimantan.
“Keberhasilan dalam menekan inflasi ini tidak terlepas dari strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif,” ujar Harisson.
Peran Penting Kerja Sama Antar Daerah
Dalam sambutannya, Harisson juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, merujuk pada kesepakatan hasil Rakorwil 2022 yang digelar di Kalimantan Selatan. Beberapa program seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, serta pembentukan kios penyeimbang seperti Gerai TPID di Palangkaraya dan Wartek Inflasi di Bontang, telah memberikan kontribusi signifikan. Namun, masih ada langkah-langkah yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi mitra pemerintah daerah.
“Kami berharap Rakorwil kali ini bisa melahirkan inovasi kebijakan baru yang lebih relevan dengan tantangan saat ini, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan perkembangan teknologi. Potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki setiap daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Harisson.
Tantangan Masa Depan dan Efisiensi Program
Lebih lanjut, Harisson mengingatkan bahwa pengendalian inflasi di masa depan harus berbasis pada etiologi, yakni memahami penyebab utama inflasi. Oleh karena itu, penerapan program-program pengendalian inflasi harus dilakukan dengan efisiensi tinggi.
“Inflasi harus dikelola dengan efisiensi. Program-program yang kita jalankan harus fokus pada faktor penyebab utama inflasi sehingga strategi kita dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Harisson mengajak seluruh Tim TPID se-Kalimantan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kalimantan dan mendukung pertumbuhan yang inklusif.
Peserta dan Hadirin Rakorwil
Rakorwil TPIP dan TPID se-Kalimantan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, para Sekretaris Daerah, Ketua Harian TPID dari seluruh provinsi di Kalimantan, serta Forkopimda Kalbar. Hadir pula narasumber dari Direktur Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat.[SK]