Sambas (Suara Landak) – Kurangnya komunikasi antara pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Pemerintah Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memicu kekecewaan warga. Pasalnya, fasilitas tersebut dibangun dan diluncurkan tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pemerintah desa maupun masyarakat setempat.
Dapur MBG di willayah Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.SUARALANDAK/SK
Salah seorang warga Dusun Tanjung, Cibok, menilai pembangunan dapur MBG yang berlokasi di wilayah administrasi Desa Sanatab seharusnya lebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah desa.
“Karena dibangun di wilayah Sanatab, seharusnya ada koordinasi, minimal pemberitahuan. Ini kemarin sudah launching, perangkat desa saja tidak mengetahui,” ujar Cibok, Minggu (7/12/2025).
Kekecewaan serupa disampaikan Kepala Desa Sanatab, Rino. Ia menegaskan ketidakpuasannya terhadap sikap pengelola Dapur MBG yang dinilai tidak menjalin komunikasi sejak tahap awal pembangunan hingga peresmian.
“Saya sebagai Kepala Desa Sanatab merasa kecewa atas sikap pengelola Dapur MBG yang berada di wilayah pemerintahan Desa Sanatab,” tegas Rino.
Menurut Rino, sejak proses persiapan hingga peluncuran dapur MBG yang dilaksanakan pada 6 Desember 2025, pihak pengelola yang disebut sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemangku adat, maupun masyarakat, khususnya warga Dusun Tanjung.
“Kami merasa seperti tidak dianggap,” ungkapnya.
Dapur MBG tersebut diketahui berada di RT 007 Dusun Tanjung, menempati sebuah ruko milik warga pendatang yang baru mengurus perpindahan alamat. Ruko tersebut disewa oleh vendor pengelola MBG untuk operasional dapur.
Rino menjelaskan, selama kurang lebih dua hingga tiga bulan masa persiapan, tidak pernah ada laporan atau pemberitahuan kepada RT, Kepala Dusun, maupun Pemerintah Desa Sanatab.
“Hingga launching dilaksanakan, tidak ada laporan ataupun pemberitahuan resmi,” katanya.
Akibat kurangnya informasi tersebut, pemerintah desa kerap mendapat pertanyaan dari warga terkait pengelola dapur, asal-usul vendor, hingga isu yang beredar mengenai dugaan kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah.
“Karena tidak ada laporan resmi dari pihak pengelola, kami kesulitan memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat,” jelas Rino.
Ia menyayangkan minimnya koordinasi tersebut, mengingat program MBG merupakan program nasional yang seharusnya dijalankan secara transparan dan melibatkan pemerintah di tingkat desa.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Program ini program nasional, sehingga koordinasi secara vertikal mestinya dijalankan, apalagi lokasinya berada di wilayah desa,” ujarnya.
Rino berharap ke depan para pengelola MBG maupun pihak usaha lain yang masuk ke wilayah Desa Sanatab dapat lebih mengedepankan etika dan menghargai peran pemerintah setempat.
“Kalau bertamu harus mengetuk pintu tuan rumah. Kami tetap mendukung program pemerintah selama tidak mengabaikan potensi dan peran desa,” pungkasnya.
Meski demikian, Rino tetap mengapresiasi pemerintah pusat atas kehadiran program MBG di wilayah perbatasan tersebut.
“Semoga program ini berjalan sesuai harapan dan benar-benar bermanfaat bagi para siswa,” tutupnya.[SK]
