Pontianak (Suara Landak) Jembatan kerap dipandang sekadar sebagai bangunan fisik. Namun bagi masyarakat Pontianak Utara, Jembatan Dharma Putra memiliki makna yang jauh lebih luas. Ia bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi juga akses utama ekonomi warga serta simbol nyata kehadiran negara saat masyarakat berada dalam kondisi genting.
Jembatan Dharma Putra.SUARALANDAK/SK
Rampung tepat waktu dan dibangun dengan kualitas terukur, Jembatan Dharma Putra kini menjadi penanda bahwa aspirasi warga dapat direspons melalui kerja nyata pemerintah. Apresiasi terhadap pembangunan jembatan ini disampaikan oleh Lembaga Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP).
Pengamat kebijakan publik SIKKAP, Agus Setiadi, SE, menilai langkah cepat Pemerintah Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mencerminkan kepekaan tinggi dalam membaca urgensi kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti penanganan robohnya jembatan yang pertama kali dilaporkan warga pada 14 Mei 2024 sebagai contoh respons pemerintah daerah yang sigap dan terukur.
“Tidak butuh waktu lama bagi jajaran Pemkot Pontianak untuk turun langsung ke lapangan, memastikan keselamatan warga, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Pontianak Utara,” ujar Agus.
Menurutnya, langkah krusial dilakukan hanya dalam waktu singkat. Dalam 24 jam setelah survei lapangan pada 15 Mei 2024, Dinas PUPR Kota Pontianak telah membangun jembatan sementara sebagai solusi awal agar akses vital warga tetap terjaga.
“Ini sangat penting karena jalur tersebut merupakan urat nadi aktivitas harian masyarakat,” tegasnya.
Meski bergerak cepat, Agus menegaskan Pemkot Pontianak tetap mengedepankan kepatuhan hukum. Untuk pembangunan jembatan permanen, pemerintah daerah menempuh mekanisme pengadaan sesuai regulasi yang berlaku. Konsultasi juga dilakukan dengan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Dr. Fahrurrazi, M.Si, yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen wajib melalui proses tender.
Agus turut meluruskan narasi yang berkembang di ruang publik bahwa pembangunan jembatan baru dilakukan setelah viral di media sosial. Ia menyebut, pada saat isu tersebut ramai diperbincangkan, proyek Jembatan Dharma Putra sejatinya telah memasuki tahap perencanaan dan persiapan lelang.
“Setiap aspirasi masyarakat selalu diakomodasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Dari sisi pengelolaan anggaran, proyek ini juga dinilai mencerminkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan. Dari pagu awal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2025, pembangunan Jembatan Dharma Putra terealisasi dengan nilai kontrak Rp796.666.000 melalui mekanisme tender terbuka.
Sekretaris Jenderal SIKKAP, Firdaus, S.IP., M.Sos, menambahkan bahwa keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari keterlibatan langsung pimpinan daerah dan unsur legislatif. Kehadiran Wakil Wali Kota Pontianak, Ketua DPRD, serta Kepala Dinas PUPR saat proses pemancangan minipile pada 4 September 2025 dinilainya sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal pembangunan.
“Pengawasan berlapis, keterbukaan proses tender, serta pelibatan Kejaksaan dan Kepolisian menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Dari aspek teknis, kualitas jembatan pun dinilai melampaui standar minimal. Dengan lebar enam meter, Jembatan Dharma Putra melebihi ketentuan untuk jalan sekelasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2023, sementara lebar jalan eksisting hanya lima meter. Peningkatan spesifikasi ini memberikan jaminan keselamatan sekaligus manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sejak dinyatakan rampung pada 7 Desember 2025, Jembatan Dharma Putra kini telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga. Bagi masyarakat, kehadiran jembatan ini memulihkan kembali akses dan rasa aman. Sementara bagi pemerintah, pembangunan tersebut menjadi cermin bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan empati, dijalankan secara cepat, dan tetap berpijak pada kepatuhan hukum akan melahirkan kepercayaan publik.
Secara lebih luas, pembangunan Jembatan Dharma Putra merepresentasikan implementasi kebijakan publik yang responsif, adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Praktik ini dinilai layak menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan.[SK]
