Pontianak (Suara Landak) – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, kembali menjadi sorotan publik usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menerima arahan langsung dari Presiden.
Pengamat sosial, Viza Juliansyah saat diwawancarai mengenai rencana pembatasan game online oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/11/2025).SUARALANDAK/SK
Pemerintah menilai game online yang mengandung unsur senjata memiliki pengaruh kuat terhadap pola perilaku generasi muda, sehingga pembatasan dianggap sebagai upaya pencegahan dini.
Menanggapi isu tersebut, Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura, Viza Juliansyah, meminta publik melihat kasus SMAN 72 secara utuh. Menurutnya, insiden tersebut tidak bisa dikaitkan hanya dengan game online.
“Kita tentu harus melihat dulu bahwa kasus ini variabelnya bukan satu, bukan game online sebagai satu-satunya variabel. Ada variabel lain seperti bullying, ada variabel lain seperti pengawasan dari sekolah, ada variabel lain seperti orang tua,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (13/11/2025).
Meski begitu, Viza mengakui bahwa game online memang memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja.
“Secara umum saya setuju bahwa apa yang kita lihat, apa kita dengar, apa kita lakukan itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Artinya game online jelas berpengaruh terhadap perilaku,” jelasnya.
Terkait rencana pembatasan game online, Viza menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari solusi, namun tidak boleh berdiri sendiri.
“Saya setuju dengan rencana pembatasan game online, tapi dengan catatan. Nggak bisa cuma pembatasan saja karena itu nggak bisa jadi satu-satunya cara yang kita lakukan. Akar masalahnya belum terselesaikan. Yang kedua, itu mungkin perlu dipikirkan mekanismenya,” katanya.
Viza menekankan bahwa sebelum mengambil kebijakan pembatasan, pemerintah harus lebih dahulu membenahi akar persoalan tindak kekerasan di sekolah—seperti praktik bullying, minimnya pengawasan orang tua, hingga peran tenaga pendidik.
Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan game online harus dirumuskan secara matang, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap internet sudah sangat tinggi.
“Pembatasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian total kita tutup akses terhadap PUBG? Apakah masalahnya cuma PUBG? Ini juga akan sulit pada tahap implementasinya,” tegasnya.
Selain itu, Viza menilai pengawasan internal di sekolah harus diperkuat karena peran institusi pendidikan sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang siswa.
“Mungkin yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih jauh adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying ini. Kita harus sadar benar bahwa ini bullying terjadi. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah itu. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah pembinaan secara signifikan,” pungkasnya.
Rencana pembatasan game online ini diperkirakan akan terus menjadi pembahasan nasional, terutama terkait mekanisme, efektivitas, serta dampaknya terhadap generasi muda.[SK]
