 |
| Warga Kecamatan Jawia, Desa Pelimpaan lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sambas minta Kades Pelimpaan untuk diberhentikan.SUARALANDAK/SK |
Dalam aksinya, warga menyoroti buruknya pelayanan publik dan minimnya pembangunan di Desa Jawai. Mereka menilai kepala desa gagal menjalankan tugasnya dan bahkan diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran desa.
Perwakilan warga, Dahmira, mengatakan selama ini masyarakat kesulitan mengurus berbagai dokumen penting seperti surat tanah dan surat nikah akibat pelayanan yang lamban dan tidak transparan. “Kami sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan kepala desa,” ujarnya.
Warga juga memprotes kondisi infrastruktur desa yang dinilai terbengkalai. Banyak jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, sementara pembangunan lain berjalan stagnan. “Kami hanya ingin ada keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa,” tambah Dahmira.
Dalam orasinya, massa menegaskan aksi ini bukan sekadar luapan kemarahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang mereka laporkan.
Unjuk rasa kali ini merupakan yang keempat dilakukan warga Jawai. Sebelumnya, aksi serupa telah digelar di Desa Jawai, di Kantor Inspektorat, dan di Balai Desa, namun belum ada tanggapan memuaskan dari pihak berwenang.
Para pengunjuk rasa berharap kehadiran mereka di Kantor Bupati Sambas kali ini mampu membuka mata pemerintah daerah atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mereka juga menuntut agar kepala desa segera diberhentikan sementara untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang disampaikan warga.[SK]
