Peringatan HUT ke-66 Mempawah Diwarnai Aksi Damai, Warga Desak Pemkab Usut Hilangnya Dua Pulau

 

Bupati Mempawah Erlina menyambut baik aksi damai AMBU terkait polemik Pulau Pengikik Besar dan Pulau Pengikik Kecil di Kantor Bupati Mempawah, Jumat (4/7/2025).SUARALANDAK/SK

Mempawah (Suara Landak) – Upacara peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Mempawah yang digelar di Kantor Bupati, Jumat (4/7/2025), berlangsung khidmat namun diselimuti suasana kritis. Aliansi Masyarakat Bersatu (AMBU) menggelar aksi damai di halaman kantor bupati, menyuarakan keresahan atas ‘hilangnya’ Pulau Pengikik Besar dan Pulau Pengikik Kecil dari wilayah administratif Kabupaten Mempawah.

Aksi yang dipimpin tokoh pemuda Mempawah, Herman Habibullah selaku Koordinator AMBU, menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah tegas terkait perubahan status dua pulau strategis tersebut yang kini tercatat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Pulau Pengikik Besar dan Kecil secara administratif adalah milik Kabupaten Mempawah. Namun, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022, kini keduanya masuk wilayah Kepri. Ini bukan masalah sederhana, ini soal marwah Kalbar,” tegas Herman dalam orasinya.

Ia menjelaskan, keberadaan kedua pulau tersebut sebelumnya telah tercantum dalam berbagai dokumen resmi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

“Kami mendesak Pemkab dan Pemprov jangan diam. Segera lakukan langkah hukum dan politik yang diperlukan untuk mengembalikan dua pulau itu ke pangkuan Kalbar,” lanjutnya.

Lebih jauh, Herman menuding keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai langkah gegabah dan tidak berdasar. Ia bahkan meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti persoalan ini secara nasional.

“Mendagri telah membuat keputusan yang keliru dan kontraproduktif. Saya harap Presiden mengambil tindakan tegas atas kinerja pejabat seperti ini yang bisa menimbulkan kegaduhan dan konflik wilayah,” tegasnya.

Dalam orasinya, Herman juga menekankan bahwa gerakan AMBU belum selesai. Jika tidak ada respons nyata dari pemerintah daerah maupun pusat, aksi dengan skala lebih besar akan kembali digelar.

“Kami pastikan, jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, gerakan kami akan lebih besar, lebih masif, dan lebih terorganisir. Ini bukan sekadar demonstrasi, ini perjuangan mempertahankan kedaulatan daerah,” ujarnya lantang.

Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski berlangsung dalam suasana hari jadi daerah, aspirasi yang disampaikan AMBU menambah dimensi serius dalam peringatan HUT ke-66 Kabupaten Mempawah.[SK]