Pontianak (Suara Landak) — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian dan ekonomi desa.
Potret Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Wamentan RI, Sudaryono, dan kepala daerah se-Kalbar dalam kegiatan peluncuran dan dialog pembentukan koperasi desa Merah Putih pada Selasa (27/05/2025).SUARALANDAK/SK
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam acara peluncuran dan dialog pembentukan koperasi Merah Putih yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/5/2025).
“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan strategis nasional dalam membangun kekuatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi Merah Putih di 70.000 hingga 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Norsan di hadapan peserta kegiatan.
Gubernur Norsan memaparkan, hingga 25 Mei 2025, tercatat sebanyak 667 desa/kelurahan di Kalbar telah membentuk koperasi Merah Putih, atau sekitar 31,10 persen dari total yang ditargetkan. Namun hanya dalam satu hari, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 1.064 desa/kelurahan, setara dengan 49,6 persen.
“Kami optimis dalam waktu dekat capaian ini bisa tembus 80 persen, bahkan lebih. Sebab masih banyak desa yang belum memperbarui datanya,” tambahnya.
Untuk mendorong percepatan, Pemprov Kalbar telah mengambil sejumlah langkah konkret, antara lain:
Membentuk Tim Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi melalui Surat Keputusan Gubernur, Menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang percepatan pembentukan koperasi, Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan akta notaris koperasi, Melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Menyusun pemetaan dan manajemen risiko dalam pengembangan usaha koperasi
Norsan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Saya minta para bupati, wali kota, camat, kepala desa hingga RT dan RW bisa berperan aktif. Ini momentum penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.[SK]
