Pemerintah tengah memproses pemutakhiran data untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan penyelesaian akhir dalam proses penyaluran data BSU.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa proses tersebut masih berada di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. “Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa,” ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Persyaratan bagi calon penerima BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp 900.000. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait terus menyelesaikan proses penyaluran BSU tersebut.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan di-cleansing,” tutur Yassierli.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa peserta yang menerima BSU adalah mereka yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Adapun pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU haruslah warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, mereka harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Batas gaji/upah yang ditetapkan adalah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMP/UMK).
“Untuk BSU, semua yang digaji di bawah Rp 3,5 juta itu akan diberikan BSU sekarang datanya masih di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.
Gaji atau upah yang menjadi acuan adalah gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data lembaga tersebut. Komponen gaji/upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Khusus bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas gaji/upah akan disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Komentar