Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai target penerimaan pajak tahunan 2026. Hingga September 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.607,6 triliun, atau sekitar 68,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2.357,7 triliun. Ini berarti masih ada selisih sekitar Rp 750 triliun yang harus dikumpulkan pada kuartal IV-2026.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, memperkirakan bahwa sekitar Rp 500 triliun dari sisa target tersebut harus dihimpun pada dua bulan terakhir tahun, yaitu November dan Desember 2026. “Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo seperti dikutip dari Antara.
Untuk mengejar target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan sejumlah strategi kebijakan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengenaan pajak bagi pedagang di platform marketplace. Selain itu, DJP juga akan menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).
Kebijakan lain yang turut didorong adalah program penghapusan sanksi administratif. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
Selain mengandalkan kebijakan baru, DJP juga berfokus pada penguatan internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pemungutan pajak. Dalam hal sumber daya manusia, DJP menerapkan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap pejabat pajak bekerja secara profesional dengan indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan strategi fungsionalisasi ini diklaim telah memberikan dampak positif pada aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas DJP. Bimo menyebutkan bahwa sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65%, sementara aktivitas audit mengalami kenaikan sekitar 25%. “Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65% naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%,” jelasnya.
Dari sisi sistem, DJP terus melakukan penyempurnaan pada platform Coretax. Sistem ini kini telah terintegrasi dengan fitur AI Analytics. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih baik dan optimal.
Dengan berbagai upaya yang telah disiapkan, Bimo menyatakan optimisme terhadap pencapaian target penerimaan pajak. “Jadi, insyaallah kami optimis, dan yang penting, memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap tangguh sebagai peredam guncangan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh,” tuturnya.
Komentar