Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2026. Diperkirakan masih dibutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir tahun ini, yaitu November dan Desember. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat dengan merancang berbagai kebijakan strategis dan penguatan sistem pemungutan untuk mengejar target tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa angka pasti penerimaan yang masih kurang akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun, estimasi kasar menunjukkan bahwa sekitar Rp 500 triliun perlu dihimpun pada periode November-Desember. Hingga September 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.607,6 triliun, atau baru mencapai 68,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Ini berarti masih ada kesenjangan sekitar Rp 750 triliun yang harus ditutupi pada kuartal IV-2026.
Kebijakan Baru untuk Dorong Penerimaan Pajak
Menghadapi situasi ini, DJP telah menyiapkan sejumlah program kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pencapaian target. Beberapa langkah yang disiapkan meliputi pengenaan pajak bagi pedagang di platform lokapasar atau marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, serta implementasi pajak minimum global (global minimum tax).
Penguatan SDM dan Sistem Pemungutan
Selain mengandalkan kebijakan baru, DJP juga secara paralel memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem pemungutan pajak. Dari sisi SDM, strategi fungsionalisasi diterapkan pada lini bisnis otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan para pejabat yang bertanggung jawab bekerja secara profesional, memiliki indikator kinerja individu yang terukur, serta mampu menunjukkan hasil kerja yang optimal. Para pegawai pajak juga dibekali agar proses pemungutan berjalan lebih baik, profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa penerapan strategi fungsionalisasi ini telah memberikan dampak positif pada aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas DJP. Antara periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas pengawasan dilaporkan meningkat sekitar 65%, sementara aktivitas audit mengalami kenaikan sekitar 25%. “Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65% naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%,” jelas Bimo.
Optimalisasi Sistem Coretax dengan AI Analytics
Dari sisi sistem, DJP terus melakukan penyempurnaan pada sistem Coretax untuk mengoptimalkan pengelolaan perpajakan. Menurut Bimo, sistem Coretax kini telah terintegrasi dengan fitur AI Analytics. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih baik dan optimal.
“Jadi, insyaallah kami optimis, dan yang penting, memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap tangguh sebagai peredam guncangan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh,” tutur Bimo menambahkan.
Komentar