Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan menghormati keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan yang haram. Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap membuka ruang koordinasi untuk membahas dampak dan tindak lanjut fatwa tersebut terhadap industri vape di Indonesia.
Sarmuji menjelaskan bahwa penetapan fatwa merupakan ranah di luar kewenangan Kemenperin, sehingga kementeriannya tidak dapat mencampuri keputusan MUI yang didasarkan pada perspektif dan pertimbangan keagamaan. “Ya kita hargai saja, orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan. Ini di luar pagar Kementerian Perindustrian. Kan kita enggak bisa ikut campur,” ungkap Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, Kemenperin tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk membicarakan perkembangan dan dampak fatwa terhadap keberlangsungan industri vape di Tanah Air. Sarmuji menegaskan, pembahasan tersebut tidak berarti Kemenperin akan mengambil alih kewenangan MUI dalam menetapkan ketentuan halal atau haram suatu produk. “Ya nanti kita carikan, kita koordinasikan lah, kita koordinasikan seperti apa. Tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal,” tandas dia.
Sebelumnya, MUI pada Senin (9/11/2026) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk vape. Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, dampak buruk penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika. “Menggunakan rokok elektrik/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam, Senin.
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang kemudian dihirup penggunanya. MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur penggunaan rokok elektrik, tetapi juga aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk tersebut. Pada poin kedua, MUI menetapkan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Sementara itu, poin ketiga secara tegas menyatakan bahwa kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga berstatus haram. “Menyalahgunakan rokok elektrik/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik/vape hukumnya haram,” kata Niam.
Melalui penerbitan fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kesehatan, melestarikan lingkungan, serta melindungi masyarakat dari ancaman narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Komentar