Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan yang haram. Ketetapan ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan vape, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya.
Penetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub di Jakarta pada tanggal 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar. Faktor utama yang disoroti adalah dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai jalur masuk peredaran narkotika.
“Menggunakan rokok elektrik/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam seperti dikutip dari MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI memberikan definisi rokok elektrik sebagai perangkat yang ditenagai oleh baterai. Perangkat ini bekerja dengan cara memanaskan cairan yang mengandung nikotin, gliserin, dan berbagai perasa untuk menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
MUI juga secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang memiliki sifat adiktif. Kandungan ini berpotensi menimbulkan efek negatif yang signifikan terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur aspek penggunaan rokok elektrik, tetapi juga merambah pada aktivitas bisnis terkait produk ini. Poin kedua dalam fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram.
Lebih lanjut, poin ketiga dalam fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga berstatus haram. “Menyalahgunakan rokok elektrik/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik/vape hukumnya haram,” tegas Niam.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap agar seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Diharapkan langkah ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, melestarikan lingkungan, serta melindungi masyarakat dari ancaman narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Penerbitan fatwa ini juga merupakan respons atas dorongan yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Beliau meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vape.
Dorongan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran serius mengenai ancaman peredaran jenis narkotika baru dalam bentuk cair yang diduga diselundupkan melalui rokok elektrik atau vape. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri saat melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri secara tegas memperingatkan bahwa vape memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika yang dapat membahayakan masyarakat luas.
Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI mengharapkan agar ketentuan mengenai keharaman penggunaan hingga perdagangan vape dapat menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana distribusi narkotika.
Komentar