JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dijadwalkan akan dilanjutkan pada pekan depan. Proses etik ini dipastikan akan segera berlanjut.
“Jadwalnya minggu depan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia memastikan bahwa semua terduga pelanggar terkait kasus tersebut akan diproses secara etik dan agenda lebih lanjut akan terus disampaikan kepada publik.
Salah satu pihak yang termasuk akan diproses etik adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isir menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi terduga pelaku pelanggar kode etik.
Lebih lanjut, Isir menerangkan bahwa susunan komisi sidang etik yang akan memproses Listyo akan ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Listyo sendiri diketahui merupakan perwira tinggi Polri.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) Polri atas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ia diduga berperan dalam melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ahrie dijatuhi sanksi etika dan administratif. Sanksi etik menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela, sementara sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan ini, Ahrie menyatakan banding.
Polri telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Dari empat tersangka, tiga di antaranya ditahan di Mako Brimob, yaitu Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), dan Eko Hadi (EH). Sementara itu, Slamet Uliandi (SU) belum ditahan karena tengah sakit.
Komentar