JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Keputusan ini diambil terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan perwira tinggi Polri tersebut.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Putusan etik ini merupakan kelanjutan dari penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Selain proses pidana, mekanisme etik terhadap mereka juga terus berjalan.
Keempat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi (EH), dan Slamet Uliandi (SU).
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko telah menyatakan bahwa proses etik terkait kasus ini terus berlanjut. “Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana,” kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal ini, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi dan sejumlah ahli guna memperkuat pembuktian. “Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13, dan ahli sebanyak lima orang,” jelas Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto.
Suhermanto merinci, lima ahli yang dimintai keterangan terdiri atas tiga orang di bidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dua orang di bidang pidana. Sebagian saksi yang diperiksa merupakan anggota Polri.
Polri juga telah menahan para tersangka. Dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob, yaitu Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), dan Eko Hadi (EH). Sementara itu, Slamet Uliandi (SU) belum ditahan karena sedang menjalani perawatan kesehatan.
Komentar