Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional berpotensi memengaruhi sentimen serta kepercayaan investor terhadap Indonesia. Namun, ia menilai dampak kasus tersebut lebih bersifat psikologis pasar ketimbang kondisi fundamental perekonomian nasional.
Airlangga menjelaskan, perkembangan kasus penyadapan dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap berfokus pada penjagaan fundamental ekonomi agar ketidakpastian politik tidak mengganggu kepercayaan investor.
“Ya tentu sangat disayangkan ya terhadap penyadapan, dan ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental karena ekonomi kan juga faktor psikologis juga itu mempengaruhi. Yang penting kita jaga fundamental aja,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Lebih lanjut, Airlangga menilai langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan tersebut merupakan respons positif untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika ditanya mengenai upaya pemerintah meyakinkan investor, ia menekankan pentingnya penanganan hukum yang tegas.
“Ya tentu Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu ya, positiflah,” ujarnya.
Mengenai dugaan penyadapan yang juga menyasar kalangan dunia usaha, Airlangga tidak merinci apakah ada pengusaha yang telah menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Ia hanya menyebut sasaran penyadapan dari kalangan bisnis merupakan pihak tertentu.
“Ya, tapi kan pengusaha tertentu, dalam tanda petik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, di samping mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dugaan penyadapan tersebut dilaporkan menyasar berbagai kelompok, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Di tengah pengusutan perkara tersebut, beredar dokumen di media sosial yang memuat 43 nama tokoh nasional yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Beberapa nama yang tercantum antara lain Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dokumen tersebut juga mencantumkan nama sejumlah pejabat, politikus, dan pengusaha, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ganjar Pranowo, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Haji Isam, Japto Soerjosoemarno, dan Hercules. Namun, keaslian daftar 43 nama tersebut belum terverifikasi dan Bareskrim Polri belum mengonfirmasi seluruh nama yang tercantum sebagai korban penyadapan.
Potensi dampak kasus penyadapan terhadap kepercayaan investor juga menjadi perhatian Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz. Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) Bank Indonesia di Sabang, Aceh, Faiz mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dapat meningkatkan risiko investasi apabila penanganan kasus tidak dilakukan secara transparan.
Menurutnya, keterbukaan proses hukum sangat diperlukan agar investor memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut. “Bagaimana kita memperkecil ketidakpastian tersebut? Pertama, berarti transparansi proses hukumnya harus ditingkatkan, harus dijaga supaya investor juga bisa memantau,” tegas Faiz.
Faiz menjelaskan, ketidakpastian politik dapat meningkatkan premi risiko atau risk premium, yakni tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko ketika menanamkan modal. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar pula imbal hasil yang berpotensi diminta investor. Kondisi tersebut dapat mengurangi daya tarik aset keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
“Jadi yang namanya uncertainty di politik itu pasti ada cost-nya, yaitu risk premium. Kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi,” jelasnya.
Meskipun demikian, Faiz menambahkan bahwa pasar keuangan Indonesia dalam dua hari menjelang pernyataannya masih menunjukkan pergerakan yang relatif membaik. Kondisi tersebut terutama didukung oleh sentimen global, termasuk penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan potensi meredanya harga minyak dunia.
Faiz menilai masih terlalu dini untuk memastikan besarnya dampak kasus penyadapan terhadap perekonomian nasional. Sebab, pergerakan pasar keuangan masih dapat berubah apabila ketidakpastian politik dalam negeri meningkat dan memengaruhi keputusan investasi.
“Tentu it’s too early to say, apakah isu politik ini akan escalate dan menjadi besar, karena sangat sulit kita memprediksi,” ungkap Faiz.
Komentar