Pemerintah Indonesia tengah berupaya mempercepat penyelesaian tiga revisi undang-undang krusial guna mendukung proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ketiga regulasi yang diprioritaskan meliputi aturan terkait foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing, Undang-Undang Statistik, serta Undang-Undang Persaingan Usaha.
Menurut Menko Airlangga, progres pemenuhan standar OECD oleh Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 80%. Namun, masih ada beberapa persyaratan penting yang memerlukan penyempurnaan regulasi. “Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan, termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketentuan foreign bribery merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses keanggotaan OECD. Selain itu, revisi UU Persaingan Usaha dinilai mendesak karena regulasi yang berlaku saat ini, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999, sudah hampir berusia tiga dekade. Usulan revisi ini telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadi inisiatif DPR melalui Komisi VI.
Ketiga agenda regulasi tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2027. Sementara itu, proses aksesi Indonesia ke OECD terus berjalan melalui pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission. Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada 25 November mendatang untuk membahas perkembangan proses tersebut. “Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” pungkas Airlangga.
Komentar