Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) membahas mengenai kebocoran kekayaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas dukungan dari Persatuan Purnawirawan (PP) Polri terhadap program-program prorakyat yang digagas Presiden.
Tito, yang juga merupakan mantan Kapolri, menyatakan bahwa kehadirannya dalam pertemuan tersebut adalah atas undangan dari Presiden Prabowo dan PP Polri. Ia menjelaskan bahwa inti pembicaraan adalah penjelasan dari Presiden mengenai situasi terkini terkait kebocoran keuangan negara.
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa PP Polri telah menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo. Dukungan tersebut khususnya diberikan kepada kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” jelas Tito.
Ketika ditanya mengenai apakah pertemuan tersebut juga membahas isu penyadapan ilegal terhadap presiden yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Tito tidak memberikan jawaban yang spesifik. Ia juga enggan berkomentar banyak mengenai absennya mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis dalam pertemuan tersebut. Menurut Tito, Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso lebih memahami keseluruhan isi pertemuan.
“Saya enggak tahu (soal absennya Idham Azis). Saya yang diundang. Otomatis saya hadir, sudah itu aja,” pungkas Tito.
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin telah membantah kabar mengenai penangkapan dua mantan Kapolri yang berinisial IA dan MTK. Inisial tersebut merujuk pada Idham Azis dan Muhammad Tito Karnavian. Informasi yang beredar mengaitkan keduanya dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani oleh kepolisian.
“Tidak benar,” kata Asep kepada wartawan di Jakarta saat membantah kabar tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya yang berlokasi di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11/2026). Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi (menjabat 1998-2000), Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo (2000), Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro (2000-2001), Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar (2001-2005), Jenderal Pol (Purn) Sutanto (2005-2008), Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso (2008-2010), Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo (2010-2013), Jenderal Pol (Purn) Sutarman (2013-2015), Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti (2015-2016), dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (2016-2019).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dari jajaran Polri, yang hadir adalah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Mahmud Nazly Harahap.
Pertemuan ini berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik oleh Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan beberapa pihak lainnya. Tiga dari empat tersangka tersebut, yaitu Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, satu tersangka lainnya, mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi, belum ditahan karena masih dalam masa pemulihan pasca terserang stroke.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa pertemuan antara presiden dengan 10 mantan Kapolri tersebut juga membahas kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain isu hukum dan keamanan, Dasco menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan para purnawirawan jenderal polisi tersebut adalah silaturahmi dan konsolidasi arah kebijakan pemerintah. Prabowo memanfaatkan momen tersebut untuk menggalang dukungan dari para jenderal purnawirawan dengan memaparkan arah kebijakan pemerintah ke depan.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu,” tutur Dasco.
Komentar