JAKARTA – Ketidakpastian politik berpotensi membuat investor semakin berhati-hati di pasar saham Indonesia. Munculnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikhawatirkan mengganggu pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar saham, yang dapat tercermin pada pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Pengamat pasar modal, Hendra Wardana, menilai pasar membutuhkan kepastian politik, stabilitas pemerintahan, serta konsistensi kebijakan ekonomi. Tanpa kejelasan tersebut, dinamika politik berisiko meningkatkan volatilitas IHSG dan mendorong investor, terutama asing, untuk mengambil sikap menunggu atau ‘wait and see’.
Menurut Hendra, persoalan utamanya bukan sekadar pergantian wakil presiden, melainkan potensi gangguan terhadap kesinambungan pemerintahan dan koordinasi kebijakan ekonomi. Isu tersebut mencuat setelah Istana mengungkapkan niat Gibran mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Meskipun demikian, IHSG masih tercatat menguat 1,02% ke level 5.125,7 pada perdagangan Selasa, dengan nilai transaksi sekitar Rp 75 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh sentimen positif dari bursa regional, koreksi harga minyak dunia, dan penguatan rupiah ke kisaran Rp 18.062 per dolar AS.
“Penguatan IHSG belum tentu menunjukkan seluruh risiko politik telah diperhitungkan pasar. Apalagi, akumulasi penjualan bersih investor asing di pasar reguler sepanjang tahun berjalan mencapai Rp 127 triliun,” kata Hendra di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia memperkirakan IHSG berpotensi bergerak fluktuatif dengan level penopang psikologis di 5.000 dan penopang berikutnya pada 4.900. Sementara itu, level hambatan kenaikan berada di kisaran 5.180–5.200.
Apabila stabilitas politik terjaga, rupiah menguat, dan arus dana asing membaik, IHSG berpeluang melanjutkan pemulihan teknikal atau ‘technical rebound’. Sebaliknya, meningkatnya ketidakpastian politik yang disertai pelemahan rupiah dan aksi jual asing berisiko membawa IHSG kembali menguji level penopangnya.
Sektor Saham yang Rentan Tertekan
Hendra menilai sektor konstruksi, infrastruktur, properti, dan sejumlah emiten badan usaha milik negara (BUMN) paling rentan terhadap perubahan kebijakan, anggaran, serta proyek pemerintah.
Sektor perbankan juga menghadapi risiko dari pergerakan nilai tukar, biaya pendanaan, dan kualitas kredit. Sebaliknya, sektor barang konsumsi primer, kesehatan, telekomunikasi, dan utilitas relatif lebih defensif.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Hendra menyarankan investor untuk mengutamakan pengelolaan risiko serta menghindari keputusan emosional. “Investor bisa menerima perubahan politik, tetapi sulit menerima ketidakpastian yang berkepanjangan tanpa arah penyelesaian yang jelas,” tutur pendiri Republik Investor tersebut.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian dinamika politik secara konstitusional dan transparan agar tidak menghambat pemulihan kepercayaan pasar modal.
Komentar