Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan parlemen juga belum menerima usulan formal dari anggota maupun fraksi mana pun mengenai penggunaan hak tersebut.
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, belum ada fraksi di DPR yang secara resmi mengajukan usulan HMP kepada pimpinan dewan. “Kita kan sampai hari ini belum ada yang mengusulkan. Jadi pimpinan belum, belum menerima usulan dari anggota terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat sampai hari ini ya,” ujar Saan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Selasa (10/11/2026).
Saan tidak memungkiri adanya sejumlah anggota dewan yang mulai mengemukakan wacana penggunaan HMP untuk memakzulkan Gibran. Namun, menurutnya, wacana tersebut masih sebatas pembicaraan informal di kalangan anggota dan belum disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR. Ia menekankan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti setiap usulan yang diajukan oleh anggota dewan apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku. “Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti. Tapi keputusannya seperti apa nanti kita lihat,” tuturnya.
Di sisi lain, Saan mengungkapkan bahwa pimpinan DPR akan mengikuti proses pembuktian keabsahan ijazah Gibran yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Menurutnya, putusan pengadilan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pimpinan DPR dalam memutuskan apakah perlu menggelar HMP terkait Gibran atau tidak. “Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (9/11/2026) menjelang masa sidang DPR, menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wapres Gibran. Usulan informal tersebut datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR dari berbagai fraksi. “Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekenisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ungkap Dasco saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai hak angket dan pemakzulan Gibran.
Pimpinan DPR, kata Dasco, masih menunggu salinan resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan (suket) penyertaan ijazah Gibran untuk Pilpres 2024 lalu. Putusan tersebut menyatakan ijazah Gibran untuk Pilpres 2024 tidak sah.
Komentar