JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom), Syahganda Nainggolan, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi membuktikan keabsahan ijazahnya.
Syahganda menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden Prabowo sepenuhnya sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran sudah bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
Perbedaan Pernyataan dan Penegasan Sikap Hukum Presiden
Isu ini bermula ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyatakan kepada media di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), bahwa Presiden Prabowo memberikan masukan agar dirinya tetap berjuang melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ujar Wapres Gibran kala itu. Ia juga menambahkan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Namun, Syahganda Nainggolan meluruskan pernyataan tersebut. Ia berpendapat bahwa posisi hukum Presiden telah secara sah diwakili oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra. “Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tegas Syahganda.
Menko Yusril: Putusan MK dan MA Sudah Final
Sebelumnya, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra telah menegaskan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa bahwa tidak ada lagi celah atau upaya hukum susulan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril.
Isu mengenai keabsahan dokumen serta penyetaraan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang telah menjadi polemik publik dan memicu serangkaian gugatan hukum dari sejumlah pihak. Proses peradilan telah melintasi Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) untuk menguji legalitas formal administrasi pencalonan maupun penyetaraan ijazah luar negeri.
Dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan (*final and binding*), sementara putusan MA dalam ranah administrasi tertentu tidak lagi membuka ruang bagi perlawanan hukum berulang. Penegasan dari Badan Komunikasi Pemerintah serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kebingungan publik, serta menjaga fokus stabilitas roda pemerintahan di tingkat eksekutif.
Komentar