JAKARTA – Industri petrokimia nasional tengah berupaya memperkuat ketahanan bahan baku melalui diversifikasi sumber feedstock, kepastian kebijakan energi, dan pemberian insentif. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengkaji perpanjangan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) yang dijadwalkan berakhir pada Januari 2027.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun kajian untuk mengusulkan keberlanjutan kebijakan tersebut kepada pemerintah. “Dari hasil perhitungan Kemenperin, selama empat bulan kebijakan ini berjalan terjadi peningkatan produktivitas yang cukup baik di industri petrokimia,” ujar Sri Bimo dalam sebuah diskusi media di Sentul, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Menurut Sri Bimo, LPG memiliki peran penting sebagai bahan baku alternatif dalam industri petrokimia, yang dapat menggantikan sebagian penggunaan nafta. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan bea masuk 0 persen dinilai akan memberikan ruang bagi industri untuk mengoptimalkan komposisi bahan baku sesuai dengan kondisi pasar.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menambahkan bahwa fleksibilitas penggunaan feedstock menjadi semakin krusial bagi industri petrokimia. Perkembangan teknologi memungkinkan fasilitas produksi untuk menggunakan kombinasi nafta, LPG, dan kondensat sebagai bahan baku. Hal ini memungkinkan produsen untuk menyesuaikan komposisi feedstock berdasarkan harga dan ketersediaan masing-masing bahan.
“Dulu kita 100% menggunakan Nafta. Siklus harga LPG ini fluktuatif; saat musim dingin harganya lebih mahal dari Nafta, tapi saat musim panas harganya bisa jauh di bawah Nafta. Jadi, pabrik bisa mengatur secara fleksibel persentase campuran mana yang menghasilkan margin maksimum,” jelas Fajar.
Fajar juga menekankan bahwa fleksibilitas ini memperkuat ketahanan pasokan karena industri tidak lagi bergantung pada satu jenis bahan baku. Selain itu, industri juga mendorong pengembangan sumber bahan baku alternatif dari dalam negeri, salah satunya melalui gasifikasi batu bara untuk menghasilkan metanol yang kemudian dapat dikembangkan menjadi bahan baku petrokimia seperti ethylene dan propylene.
“Teknologi Coal-to-Petrochemical dari China itu sekarang sudah banyak dan murah. Kendalanya, batu bara kita yang low-rank (kalori rendah) itu lokasinya jauh di tengah-tengah Kalimantan atau Sumatera, jauh dari pantai, sehingga ongkos logistiknya mahal,” ungkap Fajar.
Potensi limbah sawit juga mulai dilirik sebagai sumber bahan baku alternatif. Tandang kosong kelapa sawit dapat diolah menjadi metanol. Fajar menilai bahwa pengembangan feedstock berbasis sumber daya lokal membutuhkan kepastian kebijakan agar investasi dapat berjalan dalam jangka panjang.
“Secara keekonomian memang sudah masuk, cuma daya tahannya (endurance) butuh dukungan kebijakan pemerintah. Investasinya kalau sudah ada payung hukumnya yang jelas (head-to-head dengan energi fosil), pasti investasi itu akan masuk,” kata Fajar.
Rencana Investasi Industri Petrokimia
Kemenperin melaporkan adanya sejumlah rencana investasi industri kimia berbasis gas bumi. PT Pupuk Kalimantan Timur berencana memproduksi soda ash 300 ribu ton per tahun dan ammonium chloride 300 ribu ton per tahun dengan target komersialisasi 2028. Perusahaan ini juga berencana membangun pabrik metanol berkapasitas 730 ribu ton per tahun, namun masih menunggu alokasi gas bumi jangka panjang.
Selain itu, terdapat rencana pengembangan kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni dengan kapasitas metanol 900 ribu ton per tahun, serta proyek amonia-urea Fak-Fak dengan kapasitas amonia 825 ribu ton per tahun dan urea 1,155 juta ton per tahun. Pengembangan feedstock alternatif juga dinilai relevan untuk memenuhi kebutuhan produk petrokimia tertentu yang memiliki prospek pertumbuhan.
Untuk Super Absorbent Polymer (SAP), kapasitas industri nasional saat ini sekitar 90.000 ton per tahun dan direncanakan meningkat menjadi 140.000 ton per tahun pada 2027. Dengan kebutuhan domestik sekitar 100.000 ton per tahun, tambahan kapasitas ini membuka peluang untuk pasar dalam negeri sekaligus ekspor.
Dorongan Kebijakan Gas Bumi Tertentu (HGBT)
Pemerintah dan industri juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan gas dan bahan baku dalam jangka panjang. Kemenperin mendorong perpanjangan dan perluasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), evaluasi kuota dan biaya tambahan, serta pencarian alternatif pasokan gas dengan harga yang lebih kompetitif.
Sri Bimo menjelaskan bahwa persoalan HGBT tidak hanya terkait harga, tetapi juga mekanisme distribusi dan ketersediaan gas bagi industri. “Sampai saat ini HGBT ini masih belum sepenuhnya pro kepada industri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa HGBT dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar sektor industri kembali menjadi prioritas penerima manfaat. Pemerintah telah melakukan penyesuaian agar pasokan dan kebutuhan gas lebih seimbang demi memastikan kebutuhan industri terpenuhi.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai pengusahaan gas bumi melalui jaringan transmisi dan distribusi serta harga gas bumi. Kemenperin berharap regulasi ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran dan penetapan harga gas bagi industri. “Ini nanti peran Kemenperin bagaimana kita ingin mendorong supaya isi Perpres tersebut benar-benar pro terhadap industri,” ucap Bimo.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menggelar harmonisasi Rancangan Perpres tersebut pada 29 Oktober 2026. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan energi nasional, termasuk evaluasi penerima HGBT dan penguatan kepastian pasokan serta distribusi gas untuk kebutuhan domestik.
Komentar