 |
| Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat menandatangani berita acara piagam audit internal di Balai Petitih Kantor Gubernur pada Rabu (13/08/2025).SUARALANDAK/SK |
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/8/2025).
Menurut Norsan, dukungan Pemprov Kalbar mencakup area Monitoring Center for Prevention (MCP), khususnya di sektor perencanaan dan penganggaran yang kerap menjadi titik rawan pengelolaan keuangan daerah.
“Program ini tidak hanya soal pencegahan, tapi bagaimana seluruh perangkat daerah mampu menjaga integritas dalam setiap proses kerja,” ujar Norsan.
Norsan memaparkan, pada 2024 Pemprov Kalbar berhasil meraih nilai MCP 91,82 di delapan area intervensi. Capaian ini mengantarkan Kalbar menduduki peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk kategori pemerintah provinsi di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah 3 KPK.
Selain itu, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemprov Kalbar memperoleh nilai 72,37 dan kembali menempati peringkat ketiga dari 12 provinsi dengan kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak. Namun, saya berharap di 2025 capaian tersebut dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan kerja lintas sektor yang lebih optimal,” tegasnya.
Norsan menekankan bahwa komitmen dan integritas menjadi kunci utama pencegahan korupsi. Ia mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja dengan penuh rasa syukur, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjauhi perilaku yang berpotensi menimbulkan penyelewengan dana.
“Kita sudah dipercaya masyarakat, sudah mendapat gaji dan insentif. Syukurilah yang ada, jangan neko-neko. Integritas itu harus dijaga, karena pegawai inilah yang langsung berhadapan dengan pekerjaan dan berpotensi tergoda jika komitmennya goyah,” pesannya.[SK]
