Pertemuan Komisi A DPRD Landak dengan 6 OPD Landak.
Ngabang (Suara Landak) - Menindaklanjuti rapat kerja, Komisi A DPRD Kabupaten Landak mengundang 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pertahanan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Perizinan dan Ketenagakerjaan dan Inspektorat Kabupaten Landak dalam pembahasan realisasi anggaran untuk tahun 2021 mendatang, Jumat (13/11/2020).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Komisi A dipimpin langsung Ketua Komisi A Cahyatanus didampingi Anggota Komisi A Rubina, Suani, Rudi dan Astra Pegama, kemudian dihadiri oleh 6 Kepala Dinas terkait berserta stafnya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi A, Cahyatanus mengungkapkan sebagian besar OPD yang diundang menyampaikan bahwa anggaran yang mereka terima sangat minim, sementara beban kerja mereka sangat besar.
"Program-program mereka sangat prioritas, ada yang dilaksanakan ada yang tidak. Katakanlah seperti di BPBD kegiatan yang sangat prioritas banyak mereka tinggalkan karena keterbatasan anggaran. Kemudian juga Satpol PP mereka juga mengalami hal yang sama, tidak memiliki kendaraan oprasional atau kendaran patroli untuk mengawal kegiatan Pemerintah. Sementara mereka merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelayaan dasar yang sifatnya wajib," ungkap Cahyatanus.
Cahyatanus menambahkan untuk kedepannya akan melihat jika memang anggarannya tersedia, kemungkinan bisa menambah anggaran pada masing-masing OPD dalam rangka untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya prinsip maupun prioritas.
Karena dirinya menilai tidak mungkin sebuah lembaga atau kantor seperti BPBD ketika mengalami bencana mereka tidak memiliki dana untuk memberikan paket saja dan mereka sudah kewalahan.
"Kemudian untuk berangkat kelokasi saja mereka ada yang menumpang ke Dinas lain atau mengunakan kendaraan lain, ini menjadi perhatian kita bersama pada umumnya kita dari Komisi A sangat mendukung program mereka yang sangat bersentuhan dan memberikan pelayaan yang cukup extra kepada masyarakat," papar Cahyatanus.
Tambah Cahyatanus, pada Pencatatan Sipil, pihaknya memberikan dukungan terkait dengan pengadaan-pengadaan perangkat online.
"Pada Pencatatan Sipil sekarang sistemnya harus sistem online dan untuk satu ribon saja harganya hampir 5 juta dan bisa dibayangkan dari sekian ribu KTP yang harus mereka cetak. Jika tidak tersedia itulah yang menyebabkan terkendalanya dalam proses pembuatan KTP," katanya.
Cahyatanus menilai untuk bagian Pertanahan, mereka juga kewalahan terkait masalah pendanaan terdapat beberapa aset Pemerintah Daerah yang belum dibuatkan sertifikat.
"Itu juga terkendala masalah biaya, mereka hanya bisa melakukan pengawasan dan penilaian saja terhadap aset yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah," tambahnya.
Komisi A DPRD Landak sangat mendukung terkait program-program OPD Landak apa bila dana itu tersedia.
"Kami minta kepada dinas-dinas yang sudah membahas dan menyampaikan program kerjanya kepada kita pada hari ini adalah program kerja yang benar prioritas," lanjut Cahyatanus. (MC DPRD Landak/Fik)
Disiarkan di Radio Suara Landak 98 FM
