JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Provinsi Aceh akan tumbuh pada kisaran 4,6% hingga 5,1% sepanjang tahun 2026. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi daerah yang berangsur membaik dan mendekati kondisi normal sebelum dilanda bencana banjir dan longsor pada akhir 2025.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat kembali mencapai sekitar 5% pada tahun ini. Optimisme ini didukung oleh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, masuknya investasi swasta, serta perluasan program prioritas pemerintah.
“Kita masih yakin pertumbuhan ekonomi kita di 2026 itu di sekitar 4,6 sampai 5,1. Jadi sekitar 5%,” ujar Agus dalam diskusi bersama media di Sabang, Aceh, Minggu (8/11/2026).
Proyeksi ini sejalan dengan kinerja ekonomi Aceh pada triwulan II-2026 yang mencatat pertumbuhan 4,86% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 4,09% pada triwulan I-2026. Sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan menjadi 4,13% yoy pada triwulan III-2026, BI menilai kondisi perekonomian Aceh tetap relatif terjaga dan aktivitas ekonomi mulai mendekati kondisi sebelum bencana.
Agus menjelaskan bahwa salah satu faktor utama pendorong pemulihan ekonomi Aceh adalah percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak telah menggerakkan sektor konstruksi dan mendukung pemulihan kegiatan usaha masyarakat.
“Apa penyebabnya? Itu ada percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah dampak bencana,” ungkapnya.
Selain kegiatan rekonstruksi, investasi swasta juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Agus menyebutkan, aktivitas investasi di provinsi tersebut masih relatif tinggi meskipun beberapa wilayah dan kegiatan usaha terdampak bencana.
“Kemudian investasi, ternyata investasi swasta di Aceh juga masih tinggi, walaupun terjadi bencana,” katanya.
Ia mengakui adanya sedikit penurunan nilai investasi, namun kondisi tersebut masih tergolong stabil dan terus memberikan dukungan terhadap pemulihan kegiatan ekonomi daerah sepanjang 2026.
“Jadi investasinya cukup stabil. Jadi walaupun enggak naik, investasinya agak menurun, tapi masih tergolong tinggi,” jelasnya.
BI juga memperkirakan perluasan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dapat memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Program-program ini dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas usaha serta perputaran ekonomi masyarakat.
“Kemudian juga perluasan program prioritas pemerintah, ada MBG dan KDMP. Walaupun kontroversi di Aceh, dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Agus.
Di sektor pertanian, proses pemulihan lahan yang terdampak banjir dan longsor masih berlangsung. Agus menyebutkan sekitar 43.000 hektare lahan sedang ditangani melalui program optimalisasi lahan, namun baru sekitar 900 hektare yang dapat ditanami kembali hingga saat ini. Upaya ini bertujuan mengembalikan produksi pangan dan memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
BI bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga mengembangkan pemanfaatan lahan berlumpur untuk budidaya tanaman hortikultura, termasuk bawang merah, guna mendukung pemulihan sektor pertanian.
Meskipun prospek pertumbuhan ekonomi Aceh dinilai positif, Agus mengingatkan adanya sejumlah risiko eksternal yang berpotensi menghambat proses pemulihan. Salah satunya adalah konflik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan memicu gejolak harga emas di pasar.
“Kemudian juga yang penahannya itu konflik Timur Tengah, ya tentu akan menyebabkan harga BBM naik dan juga gejolak harga emas yang ada di pasar,” katanya.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, BI memperkirakan ekonomi Aceh tetap mampu tumbuh sekitar 5% pada 2026. Percepatan pemulihan pascabencana, keberlanjutan investasi swasta, dan perluasan program prioritas pemerintah menjadi penopang utama, meskipun risiko kenaikan harga energi dan perkembangan ekonomi global tetap perlu diwaspadai.
Sebelumnya, hujan ekstrem memicu banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menelan lebih dari 1.200 korban jiwa dan ratusan lainnya hilang.
Komentar