Indonesia perlu terus membuka diri terhadap investasi asing jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih tinggi. Kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja membuat modal dari luar negeri tetap krusial, terutama untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Namun, potensi pasar domestik yang besar saja belum cukup untuk menarik investor. Indonesia harus mampu menjamin kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para pemilik modal bersedia menanamkan investasi jangka panjang.
Senior Economist Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menegaskan bahwa patriotisme ekonomi tidak seharusnya diartikan sebagai sikap menutup diri dari modal asing. Sebaliknya, Indonesia perlu memanfaatkannya untuk memperkuat perekonomian.
“Kita tidak mungkin mengatakan ‘go to hell with your capital’, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah,” ujar Piter dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, pekan lalu.
Piter menambahkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dari sisi pasar domestik, sumber daya, maupun peluang pengembangan industri. Bahkan, di tengah berbagai persoalan struktural dan tekanan global, perekonomian nasional masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026, meningkat dari 5,29% pada kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 6,06%.
Meskipun demikian, Piter menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi Indonesia. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah lemahnya koordinasi kebijakan ekonomi, sehingga berbagai sumber pertumbuhan belum bergerak secara optimal.
“Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit,” pungkasnya.
Investor Butuh Kepastian
Dalam kesempatan yang sama, Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Adhi Nugroho, mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan dapat membuat investor swasta menunda atau mengalihkan rencana investasinya ke negara lain.
Menurut Adhi, tekanan geopolitik memang menjadi tantangan bagi banyak negara. Namun, Indonesia juga perlu membenahi persoalan domestik yang berada dalam kendali pemerintah, terutama kepastian berusaha dan daya saing investasi.
Adhi mencontohkan Vietnam yang dinilai berhasil memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan dalam rantai pasok global.
“Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif,” ujar Adhi.
Komentar