Perubahan Iklim Ancaman Nyata Stabilitas Pangan dan Ekonomi Nasional

Perubahan iklim berpotensi memicu krisis pangan dan ekonomi. Laporan WEF menempatkan cuaca ekstrem sebagai risiko global terbesar. Indonesia perlu strategi adaptif.

Perubahan Iklim Ancaman Nyata Stabilitas Pangan dan Ekonomi Nasional
Henry Nosih Saturwa, Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali. (Ist.)

Ancaman perubahan iklim kini menjadi sorotan global, dengan potensi memicu krisis multidimensi. Laporan Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan cuaca ekstrem sebagai risiko global paling serius dalam sepuluh tahun mendatang. Peringkat ini bahkan melampaui ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan dampak buruk kecerdasan buatan (AI). Temuan ini menggarisbawahi bahwa perubahan iklim bukan hanya isu ekologis, tetapi juga risiko sistemik yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Bagi Indonesia, laporan WEF ini merupakan peringatan dini yang sangat relevan. Sebagai negara agraris yang juga merupakan negara kepulauan, produksi dan distribusi pangan nasional sangat bergantung pada kondisi iklim. Fenomena seperti El Nino, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrem berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan menyebabkan kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, perubahan iklim harus dipertimbangkan sebagai salah satu risiko utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Paradoks Produksi dan Inflasi Pangan

Indonesia menghadapi paradoks yang menarik terkait perubahan iklim dan produksi pangan. Badan Pusat Statistik (BPS), seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Pertanian pada 4 Agustus 2026, memproyeksikan produksi beras pada Januari-September 2026 mencapai 28,71 juta ton, mengalami peningkatan tipis sebesar 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun, peningkatan produksi ini belum sepenuhnya meredakan tekanan pada harga pangan.

BPS mencatat bahwa inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) pada September 2026 mencapai 5,03% (year on year/yoy), naik dari 4,06% (yoy) pada Agustus 2026. Angka ini melampaui inflasi umum nasional yang tercatat sebesar 3,28% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok inti tercatat sebesar 2,84% (yoy), sedikit menurun dari 2,92% (yoy) di bulan sebelumnya. Kelompok administered price (AP) mengalami inflasi 3,25% (yoy), lebih rendah dari 3,32% (yoy) di bulan Agustus.

Tekanan harga terutama terjadi pada komoditas seperti cabai, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Gangguan produksi dan kenaikan biaya input akibat dampak lanjutan dari El Nino menjadi pemicu utama lonjakan harga tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan secara agregat tidak serta-merta menjamin stabilitas harga. Ketahanan pangan juga sangat ditentukan oleh kesinambungan produksi, efisiensi distribusi, ketersediaan cadangan, dan kemampuan sistem pangan dalam menghadapi perubahan iklim.

Ketika Iklim Menjadi Risiko Ekonomi

Dari perspektif makroekonomi, perubahan iklim dapat memicu ‘supply shock’ atau gangguan pasokan yang mengurangi ketersediaan barang dan berdampak pada kenaikan harga. Kekeringan menurunkan ketersediaan air, sementara hujan ekstrem berpotensi merusak tanaman dan menghambat proses distribusi. Persoalan mendasar adalah pangan sebagai kebutuhan pokok memiliki karakteristik permintaan yang inelastis. Artinya, ketika harga meningkat, masyarakat tidak dapat serta-merta mengurangi konsumsi secara proporsional. Akibatnya, kenaikan harga pangan berpotensi menggerus daya beli, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan.

Dampak dari kenaikan harga pangan ini dapat meluas ke perekonomian secara keseluruhan. Penurunan daya beli riil berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, sementara volatilitas harga meningkatkan risiko bagi pelaku usaha. Jika terjadi berulang kali, gejolak harga pangan juga dapat memengaruhi ekspektasi inflasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Ketika tekanan harga bersumber dari gangguan pasokan, respons kebijakan harus mencakup aspek produksi, perdagangan, dan distribusi pangan.

Membangun Ketahanan Pangan Adaptif

Menghadapi risiko iklim yang semakin nyata, diperlukan transformasi kebijakan ketahanan pangan melalui tiga strategi utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Modernisasi sistem irigasi, pengembangan varietas tanaman yang tahan kekeringan, serta integrasi prakiraan cuaca dengan kalender tanam harus menjadi prioritas. Informasi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan produksi dan pendampingan petani untuk mengantisipasi risiko gagal panen sejak dini.

Kedua, memperkuat ketahanan rantai pasok pangan. Pembangunan fasilitas penyimpanan, rantai dingin (cold chain), dan infrastruktur distribusi perlu diintegrasikan dengan cadangan pangan pemerintah. Kerja sama antardaerah harus diperluas agar daerah yang mengalami kekurangan pasokan dapat segera memperoleh suplai dari wilayah surplus. Digitalisasi informasi stok dan harga antardaerah akan mempercepat dan meningkatkan akurasi operasi pasar.

Ketiga, mempercepat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Pengembangan komoditas seperti sagu, jagung, sorgum, dan umbi-umbian di berbagai daerah sebagai alternatif sumber karbohidrat perlu diintegrasikan dengan industri hilirisasi pangan. Diversifikasi ini bukan berarti meninggalkan beras, melainkan memperluas pilihan konsumsi, mengurangi kerentanan terhadap gangguan satu komoditas, dan menciptakan pasar baru bagi petani.

Formulasi ketiga strategi ini perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini inflasi pangan berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan informasi iklim, produksi, stok, dan harga. Selain itu, kerangka pengendalian inflasi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, perlu diperkaya dengan perspektif ‘K’ kelima: kemampuan adaptasi perubahan iklim. Dengan pendekatan ini, koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat bergerak adaptif menuju pengelolaan risiko inflasi yang lebih antisipatif terhadap perubahan iklim.

Pada akhirnya, perubahan iklim mengajarkan bahwa ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang menghasilkan panen yang melimpah, melainkan kemampuan menjaga harga tetap terjangkau ketika iklim berubah dan pasokan terganggu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *