JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 mencapai 5,47%, sebuah angka yang belum sepenuhnya mencerminkan fondasi pertumbuhan tinggi yang kokoh. Kenaikan produk domestik bruto (PDB) ini sebagian besar ditopang oleh perbaikan kontribusi sektor eksternal dan komponen persediaan, sementara mesin utama permintaan domestik justru kehilangan momentum.
Meskipun konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah masih mencatat pertumbuhan positif, laju ketiganya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Perlambatan ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa penguatan permintaan dan ekspansi kapasitas produksi yang berkelanjutan.
Dari sisi dunia usaha, industri pengolahan menunjukkan tren ekspansi, namun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keputusan investasi baru atau perekrutan pekerja dalam skala besar. Para pelaku usaha masih menimbang berbagai faktor seperti prospek pasar, kepastian regulasi, biaya produksi, dan ketersediaan tenaga kerja terampil sebelum mengambil keputusan strategis.
Tantangan lain terletak pada kualitas penyerapan tenaga kerja. Penurunan angka pengangguran belum mampu menutupi dominasi pekerjaan informal dan peningkatan jumlah setengah penganggur. Kondisi ini berpotensi menghambat penguatan daya beli rumah tangga, yang merupakan penopang terbesar ekonomi Indonesia.
Dengan situasi ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026 masih realistis. Namun, untuk mencapai lompatan menuju 6% pada 2027 dan target ambisius 8% pada 2029, diperlukan perubahan mendasar. Perubahan tersebut meliputi investasi swasta yang lebih agresif, peningkatan efisiensi modal, pendalaman industri, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu, agenda pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan stimulus jangka pendek atau kenaikan realisasi investasi secara nominal. Pemerintah perlu memastikan setiap investasi yang masuk berkontribusi pada perluasan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok domestik, penciptaan pekerjaan formal, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari dampak nyata tersebut, bukan sekadar angka pertumbuhan agregat.
Pandangan ini mengemuka dari diskusi yang dihimpun Investor Daily pekan lalu, melibatkan Guru Besar Ekonomi Moneter FEB Universitas Airlangga Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Universitas Andalas Syafruddin Karimi, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Permata Tbk Faisal Rachman, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, serta Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/11/2026) melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 sebesar 5,47% secara tahunan, meningkat dari 5,29% pada triwulan II. Pertumbuhan kumulatif Januari–September tercatat 5,45%. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dari 5,06% menjadi 5,04%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dari 6,87% menjadi 6,06%, dan konsumsi pemerintah dari 15,97% menjadi 8,95%. Kontribusi ekspor neto membaik dari minus 0,90 menjadi minus 0,28 poin persentase.
Pada hari yang sama, BPS merilis Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) sebesar 52,75, mengindikasikan ekspansi. Indeks produksi mencapai 55,04 dan pesanan 54,72, namun indeks tenaga kerja hanya 50,14. Angka-angka ini menunjukkan arah dan keluasan ekspansi, bukan besaran pertumbuhan produksi atau perekrutan.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 turun menjadi 4,75%. Namun, pekerja informal masih mendominasi dengan 57,93% dari total pekerja, dan jumlah setengah penganggur mencapai 12,84 juta orang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2026 meningkat menjadi 76,59, meskipun rata-rata lama sekolah penduduk dewasa baru mencapai 9,16 tahun. Rilis data ini menunjukkan kemajuan ekonomi sekaligus tantangan dalam menghubungkan pertumbuhan produksi, kualitas pekerjaan, dan kesiapan tenaga kerja.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sumber Pertumbuhan Diuji
Faisal Rachman menilai akselerasi PDB perlu dicermati karena kontribusi permintaan domestik justru menurun. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan turun dari 2,68 menjadi 2,62 poin persentase. Investasi turun dari 2,06 menjadi 1,91 poin, dan konsumsi pemerintah dari 1,07 menjadi 0,62 poin.
Sebaliknya, ekspor tumbuh lebih cepat dari 4,13% menjadi 4,59%, sementara pertumbuhan impor melambat dari 8,82% menjadi 7,31%. Hal ini menyebabkan penyempitan kontribusi negatif ekspor neto. Faisal juga menyoroti perubahan inventori dan diskrepansi statistik yang memberikan kontribusi gabungan 0,54 poin persentase, naik dari 0,29 poin pada triwulan sebelumnya.
Syafruddin Karimi mengingatkan bahwa perubahan komposisi pertumbuhan tidak serta merta berarti penguatan fundamental. Konsumsi masih menjadi penyumbang terbesar PDB, sementara ekspor komoditas rentan terhadap fluktuasi harga dunia, permintaan China, dan gangguan perdagangan. “Pertumbuhan yang tahan lama harus ditopang ekspor manufaktur bernilai tambah, investasi produktif, dan pendapatan riil rumah tangga,” tegasnya.
Menurut Rahma Gafmi, persoalan mendasar lainnya adalah rendahnya efisiensi investasi, terbatasnya dampak pengganda industri padat modal terhadap penyerapan tenaga kerja, serta lambatnya perpindahan pekerja ke sektor berproduktivitas tinggi. “Untuk melompat dari pertumbuhan 5% ke 8%, Indonesia harus mengatasi tiga hambatan struktural mendasar yang selama ini menahan produktivitas nasional,” ujarnya.
Investasi Belum Agresif
Dari kalangan pengusaha, Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa capaian 5,47% tetap menunjukkan ketahanan ekonomi. Industri pengolahan bahkan tumbuh 5,87%, meningkat dari 4,52% pada triwulan sebelumnya. PMI manufaktur Oktober yang mencapai 54,0 juga mencerminkan penguatan pesanan dan produksi.
Namun, gambaran agregat tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan persepsi perusahaan. Berdasarkan Apindo Business Outlook Survey Mid-Year 2026, sebanyak 58% responden menilai kondisi bisnis semester I stagnan, dan 67% belum berencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan. “Masih terdapat gap antara pertumbuhan ekonomi secara agregat dengan tingkat keyakinan dan keputusan ekspansi di tingkat perusahaan,” kata Shinta.
Anggawira menyampaikan pandangan serupa, bahwa kenaikan angka PDB belum berarti seluruh usaha merasakan peningkatan omzet secara merata. “Investasi baru akan bergerak lebih cepat jika pelaku usaha bisa memperkirakan risiko, biaya, dan pasar dengan lebih pasti,” ujarnya.
Kualitas Pasar Kerja & SDM
Pekerjaan Berkualitas
Untuk mencapai pertumbuhan 8%, Rahma Gafmi menilai Indonesia perlu menurunkan incremental capital-output ratio (ICOR) dari kisaran 6–6,5 menjadi 4–4,5. ICOR yang lebih rendah menunjukkan efisiensi tambahan modal terhadap pertumbuhan output yang lebih baik. Dalam ilustrasi hubungan investasi dan pertumbuhan, ICOR 6 menuntut rasio investasi sekitar 48% PDB untuk pertumbuhan 8%, sedangkan ICOR 4,5 membutuhkan sekitar 36% PDB.
Dalam setahun hingga Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 1,44 juta orang, namun tambahan pekerja formal hanya sekitar 410 ribu. Proporsi pekerja informal justru naik dari 57,80% menjadi 57,93%, sementara tingkat setengah pengangguran meningkat menjadi 8,68%. Data ini menegaskan pentingnya melihat mutu dan kecukupan jam kerja, bukan hanya tingkat pengangguran terbuka.
Shinta menilai produktivitas dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh dipertentangkan. Pendidikan vokasi, pelatihan ulang, dan peningkatan keterampilan harus disusun bersama industri agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan teknologi. Rahma menambahkan perlunya insentif bagi industri padat karya serta hilirisasi lanjutan yang memperluas kesempatan kerja formal.
Pemerintah Optimistis
Di sisi lain, pemerintah menegaskan fundamental ekonomi tetap kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan 5,47% menunjukkan kebijakan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Ia menekankan konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04% dengan pangsa 51,97% PDB, sementara konsumsi pemerintah naik 8,95% secara tahunan.
Airlangga juga menyoroti penguatan industri pengolahan yang tumbuh 5,87% dan menyumbang 19,22% PDB. Realisasi investasi triwulan III tercatat Rp528,7 triliun atau meningkat 7,6% secara tahunan, dengan total realisasi investasi Januari–September mencapai Rp1.539,2 triliun. Menurut pemerintah, pertumbuhan juga ditopang oleh sektor jasa, proyek prioritas, dan aktivitas ekspor.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyiapkan bantuan pangan, subsidi upah, dan insentif transportasi menjelang akhir tahun. Pada 2027, direncanakan perluasan program magang dan vokasi, insentif perpajakan bagi pekerja, serta dukungan perlindungan sosial dan perumahan. Airlangga menegaskan, “Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, dipimpin Bapak Presiden Prabowo ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat.”
Komentar