Petani kelapa sawit menegaskan komitmen mereka untuk tidak menggunakan cara membakar dalam membuka lahan maupun melakukan peremajaan kebun. Namun, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai membutuhkan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah.
Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) melalui Wakil Ketua Umumnya, Abdul Aziz, menyatakan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan penegakan hukum. Diperlukan pula mitigasi serta dukungan sarana dan prasarana di wilayah yang rawan kebakaran.
Abdul Aziz menyoroti bahwa pemerintah memiliki sumber daya untuk memetakan wilayah rawan karhutla berdasarkan pola kebakaran yang berulang. Ia mengusulkan adanya kolaborasi, di mana perusahaan dan pemerintah dapat bersinergi. Dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang berasal dari pungutan ekspor sawit, menurutnya dapat dialokasikan untuk mitigasi di areal perkebunan, seperti pembangunan waduk atau sumur bor.
Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan desa peduli lingkungan dan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan pencegahan dini juga dinilai penting. Inisiatif masyarakat di Bukit Kerikil, Bengkalis, Riau, yang mengembangkan desa peduli lingkungan secara mandiri, menjadi salah satu contoh yang baik.
Samade juga mendorong petani untuk mengoptimalkan produktivitas kebun yang ada melalui intensifikasi. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat mengurangi dorongan petani untuk terus memperluas lahan perkebunan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir), Setiyono, meminta pemerintah menindak tegas pelaku pembakaran lahan, baik yang disengaja maupun melanggar ketentuan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada penyelidikan dan pembuktian yang objektif.
Setiyono juga mengusulkan agar ketentuan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare dievaluasi atau bahkan dihapus. Tujuannya adalah untuk memperjelas larangan pembakaran dan menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat. “Menurut saya, aturan dua hektare itu sebaiknya dihapus saja karena sudah bukan zamannya lagi. Supaya lebih jelas dan tidak ada celah untuk membakar,” ujarnya.
Abdul Aziz menambahkan bahwa anggapan petani sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa digeneralisasi. Petani di lapangan justru semakin takut menggunakan api karena khawatir berhadapan dengan proses hukum. “Mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sebagian petani yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu mengandalkan pembakaran. Namun, keterbatasan ekonomi menjadi kendala untuk membuka lahan tanpa menggunakan api, mengingat biaya sewa alat berat yang bisa mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta. “Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata,” keluhnya.
Abdul Aziz juga menyoroti ketentuan Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, dengan persyaratan tertentu. Ketentuan ini perlu dipahami dalam konteks tradisi berladang masyarakat, namun implementasinya membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, Setiyono menerangkan bahwa petani anggota Aspekpir umumnya telah memiliki kebun plasma yang dikelola melalui kemitraan dengan perusahaan. Pembukaan lahan baru bukan lagi kegiatan utama mereka, dan peremajaan kebun dilakukan menggunakan alat berat serta mekanisasi.
Ia menambahkan, sosialisasi pencegahan kebakaran juga dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan mitra. Kegiatan ini mencakup pelatihan penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan pemadam, serta pembangunan sarana penampungan air dan sumur di sekitar perkebunan, terutama di wilayah gambut.
Menurut Setiyono, kesiapsiagaan tetap diperlukan meskipun petani tidak melakukan pembakaran, karena kebakaran dapat dipicu berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia yang tidak disengaja, seperti membuang puntung rokok atau menyalakan api saat memancing di sekitar perkebunan. “Kami selalu melakukan sosialisasi, apalagi menjelang El Niño. Spanduk peringatan bahaya api dipasang di sepanjang kebun,” katanya.
Komentar