JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada triwulan III-2026 menunjukkan kapasitas nasional yang besar, namun belum mencerminkan potensi sepenuhnya. Pasar dan investasi masih dihadapkan pada ketidakpastian regulasi, koordinasi kebijakan yang lemah, serta pemulihan daya beli yang belum merata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, orkestrasi kebijakan yang solid menjadi kunci.
Pandangan ini mengemuka dalam diskusi “Ngopi Bareng Prasasti” yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Diskusi ini menghadirkan Senior Economist Prasasti Piter Abdullah, Research Director Adhi Nugroho, dan Executive Director Nila Marita, serta Ekonom Prasasti Hazna Nurul Faiza.
Piter Abdullah menilai bahwa kemampuan ekonomi Indonesia bertahan di atas 5% di tengah berbagai tantangan mengindikasikan besarnya potensi nasional. Ia berpendapat, hambatan utama bukan pada potensi ekonomi itu sendiri, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan menggerakkan sumber daya yang ada.
“Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit,” ujar Piter.
Menurut Piter, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat sebesar 5,04% pada triwulan III-2026, investasi 6,06%, dan konsumsi pemerintah 8,95%, belum sepenuhnya berarti pemulihan daya beli telah dirasakan merata, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah aktivitas ekonomi menjadi kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.
Piter juga menekankan pentingnya investasi asing jangka panjang untuk ekspansi produksi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia mengingatkan bahwa semangat ekonomi patriotik tidak seharusnya diterjemahkan sebagai sikap menutup diri terhadap modal asing.
“Kita tidak mungkin mengatakan ‘go to hell with your capital’, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah,” kata Piter.
Ia menambahkan, besarnya pasar Indonesia tidak serta-merta menarik investasi jika pelaku usaha terus menghadapi aturan yang berubah-ubah. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi syarat mutlak agar investor berani menanamkan modal, mengembangkan industri, dan membangun rantai pasok domestik.
Adhi Nugroho menambahkan, meskipun ketidakpastian geopolitik global memengaruhi keputusan investasi, hambatan internal seperti inkonsistensi regulasi dan lemahnya iklim persaingan tidak boleh diabaikan. Kondisi ini dapat mendorong investor untuk memilih negara lain yang menawarkan kepastian lebih tinggi.
“Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif,” ujar Adhi.
Adhi juga mengkritik praktik ekonomi rente dan pemberian akses usaha yang tidak selalu berdasarkan kompetensi. Ia berpendapat, kesempatan berusaha yang setara dan persaingan yang sehat sangat diperlukan agar investasi mampu meningkatkan produktivitas serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata.
Dinamika pasar modal menjadi pengingat pentingnya pembenahan transparansi dan tata kelola. FTSE Russell telah menaikkan klasifikasi Vietnam dari Frontier Market menjadi Secondary Emerging Market per September 2026. Sementara itu, MSCI membuka konsultasi pada Oktober mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan dijadwalkan paling lambat Juni 2027.
Hazna Nurul Faiza menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang masuk. Penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, keterlibatan ekonomi lokal, serta dampak sosial dan lingkungan juga harus menjadi ukuran. Investasi besar belum tentu memberikan manfaat sebanding bagi masyarakat.
Nila Marita optimistis bahwa ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh lebih tinggi jika hambatan kebijakan dapat dibenahi. Ia berharap perbaikan tersebut akan membuat hasil pertumbuhan ekonomi menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.
Komentar