JAKARTA – Penurunan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 77.000 orang menjadi 7,38 juta orang pada Agustus 2026 belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Pasalnya, jumlah setengah pengangguran justru melonjak 1,24 juta orang menjadi 12,84 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai penurunan angka pengangguran tersebut belum menunjukkan perbaikan kualitas lapangan kerja. Kenaikan jumlah setengah pengangguran dan pekerja informal mengindikasikan masih banyak masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan dengan jam kerja dan penghasilan memadai.
“Klaim BPS akan penurunan tingkat pengangguran, masih saya anggap sebagai keberhasilan yang semu,” kata Huda saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran berkurang dari sekitar 7,46 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 7,38 juta orang pada Agustus 2026. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,85% menjadi 4,75%.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada kelompok setengah pengangguran. Jumlahnya meningkat dari 11,60 juta orang menjadi 12,84 juta orang dalam setahun. Persentasenya juga naik dari 7,91% menjadi 8,68%.
BPS mengategorikan setengah pengangguran sebagai penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Dengan demikian, kelompok tersebut tetap tercatat sebagai pekerja meskipun belum memperoleh jam kerja sesuai keinginannya.
Huda turut mengkritisi metode penghitungan BPS yang mengategorikan seseorang sebagai pekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam dalam seminggu. Menurutnya, status bekerja secara statistik belum tentu menunjukkan seseorang telah memperoleh pekerjaan yang layak.
“Di samping masih menggunakan ukuran 1 jam bekerja dianggap sebagai orang yang bekerja, pekerja informal kita semakin naik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti terbatasnya ketersediaan pekerjaan formal yang membuat sebagian masyarakat harus mengandalkan usaha kecil atau pekerjaan mandiri untuk memperoleh penghasilan. Huda mencontohkan pedagang makanan dan pengemudi ojek daring yang tetap bekerja meskipun pendapatannya belum tentu mencukupi kebutuhan hidup.
“Pekerja yang tidak punya pilihan selain menjadi penjual gorengan, ataupun driver ojek online, semakin meningkat,” ungkapnya.
Data BPS menunjukkan porsi pekerja informal meningkat dari 57,80% pada Agustus 2025 menjadi 57,93% pada Agustus 2026. Sebaliknya, porsi pekerja formal turun dari 42,20% menjadi 42,07%, meskipun secara jumlah bertambah sekitar 410.000 orang.
Huda menegaskan pekerjaan informal tetap menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Namun, pekerjaan tersebut belum tentu memberikan pendapatan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam, dia bekerja hanya untuk “hidup” hari ini, masih sangat jauh dari sejahtera,” katanya.
Jumlah Penduduk Bekerja Bertambah
Di tengah persoalan kualitas lapangan kerja, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja meningkat 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta orang pada Agustus 2026. Jumlah angkatan kerja juga bertambah 1,37 juta orang menjadi 155,37 juta orang.
Meski demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) justru turun dari 70,59% pada Agustus 2025 menjadi 70,33% pada Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun menganggur, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan Mei 2026, jumlah pengangguran juga mengalami kenaikan sekitar 160.000 orang, dari 7,22 juta orang menjadi 7,38 juta orang.
BPS menjelaskan peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi masuknya lulusan baru ke pasar kerja serta perubahan musim tanam dan panen di sektor pertanian.
Meski demikian, secara tahunan tingkat pengangguran Indonesia masih menunjukkan tren penurunan. Dalam lima tahun terakhir, TPT turun dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 4,75% pada Agustus 2026.
Pekerjaan Formal Dinilai Masih Sulit Diperoleh
Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, turut mempertanyakan apakah penurunan pengangguran terbuka sudah mencerminkan perbaikan kondisi lapangan kerja. Ia meminta pemerintah memperhatikan kenaikan jumlah setengah pengangguran yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan jumlah pengangguran terbuka.
“Betul bahwa pengangguran terbuka itu menurun 77.000, tetapi kita harus akui terjadi peningkatan setengah pengangguran,” kata Timboel saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Timboel menegaskan bahwa status bekerja dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini belum tentu menjamin seseorang memperoleh penghasilan yang layak. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kepastian pekerjaan, besaran upah minimum pekerja, serta perlindungan ketenagakerjaan.
“Pekerjaan yang layak itu adalah berkesinambungan. Pekerjaan yang layak upahnya berapa? Upah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak” ujarnya.
Timboel juga menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan formal. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja yang memberikan kepastian penghasilan sekaligus jaminan sosial bagi pekerja.
“Sampai hari ini lapangan kerja susah, khususnya yang formal,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran terbuka, tetapi juga mengambil langkah untuk mengatasi peningkatan jumlah setengah pengangguran.
Menurut Timboel, penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan menjadi kunci agar perbaikan statistik ketenagakerjaan dapat diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sekarang bagaimana pemerintah membuka lapangan kerja ini? Itu yang sangat dibutuhkan,” pungkas Timboel.
Komentar