JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kriteria seseorang dianggap ‘bekerja’ jika minimal melakukan aktivitas selama satu jam dalam seminggu. Standar ini, yang mengikuti acuan internasional, menuai kritik karena dianggap belum cukup mencerminkan kepemilikan pekerjaan yang layak dan memadai.
Pengamat ketenagakerjaan yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menjelaskan bahwa meskipun standar satu jam kerja mengikuti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), ukuran tersebut belum mampu menggambarkan kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara utuh.
“Nah, jadi gitu, 1 jam dalam seminggu, dia bisa bekerja, dia sudah melakukan sesuatu, sudah dianggap bekerja. Tapi apakah itu memang merepresentasikan sebagai orang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Saya mau katakan tidak,” ujar Timboel, Selasa (10/11/2026).
Metode penghitungan BPS ini mengacu pada standar International Conference of Labour Statisticians (ICLS) yang diselenggarakan ILO. Kriteria ini telah diterapkan sejak awal Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dengan demikian, seseorang yang beralih menjadi pekerja informal setelah kehilangan pekerjaan tetap dapat tercatat sebagai pekerja jika memenuhi batas minimal satu jam seminggu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menegaskan bahwa ketentuan ini digunakan untuk keperluan statistik semata, bukan sebagai tolok ukur kecukupan penghasilan pekerja. Ia menambahkan, masyarakat yang benar-benar hanya bekerja satu jam dalam seminggu pada Agustus 2026 hanya berjumlah 0,2% dari total penduduk bekerja. Angka ini menunjukkan bahwa satu jam adalah batas minimal penghitungan, bukan gambaran jam kerja mayoritas pekerja di Indonesia.
Untuk analisis yang lebih mendalam, BPS mengelompokkan penduduk bekerja menjadi tiga kategori: pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Pekerja penuh adalah mereka yang bekerja minimal 35 jam per minggu. Pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam namun tidak mencari pekerjaan tambahan, sementara setengah pengangguran bekerja di bawah 35 jam dan masih aktif mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Kelompok terakhir ini masih dihitung sebagai penduduk bekerja, bukan pengangguran terbuka.
Data BPS pada Agustus 2026 menunjukkan, sebanyak 99,85 juta orang atau 67,47% penduduk bekerja masuk kategori pekerja penuh. Pekerja paruh waktu berjumlah 35,29 juta orang (23,85%), dan setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang (8,68%). Perlu dicatat, batas 35 jam ini adalah pengelompokan statistik BPS, berbeda dengan jam kerja normal di Indonesia yang umumnya 40 jam per minggu.
Timboel Siregar kembali mempertanyakan apakah pekerjaan dengan jam kerja terbatas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia memberikan contoh seseorang yang membantu menjaga warung hanya selama satu jam seminggu, yang belum tentu mendapatkan upah layak. “Belum tentu dia dapat upah, jangan-jangan dia 1 jam jagain toko cuma dikasih makan,” katanya.
Menurut Timboel, evaluasi kondisi lapangan kerja tidak boleh berhenti pada jumlah penduduk yang terdata bekerja. Pemerintah perlu memperhatikan aspek pendapatan, keberlanjutan pekerjaan, dan perlindungan tenaga kerja.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai penghitungan penduduk bekerja harus dilihat bersamaan dengan tren peningkatan pekerja informal dan masyarakat yang belum memperoleh jam kerja memadai. “Di samping masih menggunakan ukuran 1 jam bekerja dianggap sebagai orang yang bekerja, pekerja informal kita semakin naik,” ujar Huda.
BPS mencatat, porsi pekerja informal meningkat dari 57,80% pada Agustus 2025 menjadi 57,93% pada Agustus 2026. Sebaliknya, persentase pekerja formal sedikit menurun dari 42,20% menjadi 42,07%, meskipun jumlah absolutnya bertambah sekitar 410.000 orang.
Huda menyoroti fenomena meningkatnya masyarakat yang mencari penghasilan melalui usaha kecil atau pekerjaan mandiri akibat keterbatasan kesempatan kerja formal. Ia mencontohkan pedagang makanan dan pengemudi ojek online yang terus bekerja meskipun pendapatan belum tentu mencukupi kebutuhan hidup. “Pekerja yang tidak punya pilihan selain menjadi penjual gorengan, ataupun driver ojek online, semakin meningkat,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurut Huda, menjadi alasan mengapa penurunan angka pengangguran tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Kualitas pekerjaan dan kecukupan pendapatan juga harus menjadi perhatian utama.
Meskipun BPS mencatat jumlah pengangguran turun sekitar 77.000 orang menjadi 7,38 juta orang pada Agustus 2026, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,85% menjadi 4,75%, terjadi peningkatan jumlah setengah pengangguran sebanyak 1,24 juta orang pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan pentingnya membaca indikator ketenagakerjaan secara komprehensif.
Timboel menegaskan kembali bahwa status bekerja secara statistik belum tentu mencerminkan pekerjaan yang memberikan penghidupan layak. Ia menekankan pentingnya kepastian pekerjaan dan kecukupan pendapatan sebagai perhatian utama pemerintah. “Pekerjaan yang layak itu adalah berkesinambungan. Pekerjaan yang layak upahnya berapa? Upah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak,” pungkas Timboel.
Komentar