Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.796,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini baru mencapai 76,2% dari target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Meskipun demikian, kinerja penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan pajak ini sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan atau coretax juga turut berperan dalam memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dengan realisasi yang telah dicapai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih perlu mengumpulkan dana sebesar Rp 514 triliun untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp 2.310,8 triliun. “Masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan teman-teman di DJP. Rp 514 triliun dipakai untuk apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak, karena ini akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (13/11/2026).
Rincian Penerimaan Pajak per Jenis
Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) tercatat sebesar Rp 48,88 triliun per 31 Oktober 2026, mengalami pertumbuhan 84,7% secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan harga minyak bumi. Sementara itu, PPh nonmigas mencapai Rp 893,1 triliun, tumbuh 16,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) berhasil mengumpulkan Rp 793,55 triliun. Jenis pajak ini mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 39,1% secara tahunan, didukung oleh kuatnya konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasinya mencapai Rp 20,52 triliun. Namun, jenis pajak ini mengalami kontraksi 3,7% secara tahunan, yang disebabkan oleh pergeseran waktu pembayaran oleh sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Pajak lainnya non-deposit tercatat sebesar Rp 7,1 triliun, mengalami kontraksi 9% secara tahunan. Penurunan ini terjadi antara lain karena peningkatan pemindahbukuan dari akun deposit ke jenis pajak yang semestinya. Sementara itu, realisasi deposit pajak sebesar Rp 33,6 triliun mengalami kontraksi 49,8% secara tahunan.
Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa penurunan deposit pajak bukan berarti wajib pajak tidak membayar, melainkan penggunaan akun deposit pajak yang belum teridentifikasi jenis pajaknya semakin berkurang. “Jadi saya bisa katakan Rp 33,6 triliun nantinya akan dialokasikan sesuai jenis pajak. Saat SPT masuk akan teralokasi ke jenis pajaknya,” tuturnya.
Terakhir, penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya mencapai Rp 14,1 triliun. Pungutan pajak ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara perdagangan konvensional dan daring.
Komentar