Pemerintah Indonesia baru merealisasikan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 33,69 triliun hingga 10 November 2026. Angka ini setara dengan 56,8% dari total alokasi Rp 59,35 triliun. Dengan sisa waktu sekitar 50 hari dalam tahun anggaran 2026, masih terdapat Rp 25,66 triliun atau 43,2% anggaran yang belum terserap.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanggulangan bencana pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini terutama didorong oleh kebutuhan pembiayaan pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana di berbagai daerah lainnya.
“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Secara spesifik, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 30,78 triliun. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp 20 triliun yang harus direalisasikan dalam periode November hingga Desember 2026.
Anggaran pemulihan Sumatra ini mencakup pembiayaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 30 triliun serta kegiatan pendukung yang mencapai Rp 8,5 triliun. Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana.
“Jadi masih ada Rp 20 triliun lagi, masih akan diserap untuk rehab-rekon Sumatera selama bulan November dan Desember,” tambah Suahasil.
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk penanganan karhutla adalah sebesar Rp 5,11 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hingga kini baru mencapai Rp 1,17 triliun, atau sekitar 22,9% dari pagu anggaran.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam 7 KL termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” jelas Suahasil.
Selain upaya pemulihan pascabencana di Sumatra dan penanganan karhutla, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta sejumlah daerah lainnya. Suahasil menekankan pentingnya percepatan penggunaan anggaran yang belum terserap untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana. Namun, ia juga mengingatkan agar percepatan belanja tetap memprioritaskan program yang ada dan menjaga prinsip efisiensi anggaran negara.
Komentar