Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 173,21 Triliun, Perbaikan Tata Kelola Gencar Dilakukan

Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 173,21 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026. Program yang telah menjangkau 58,72 juta penerima ini melibatkan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi anggaran tersebut dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif melakukan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan mencakup penyempurnaan kontrak kerja sama antarpihak dan penguatan standar keamanan pangan. BGN memperbarui kontrak untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Guna menjamin kualitas makanan dan ketahanan pangan, BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, BGN melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memeriksa kembali data penerima manfaat, memastikan penyaluran MBG lebih tepat sasaran. “Kami melihat bahwa di teman-teman di BGN yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu telah mulai melakukan berbagai macam reformasi atas tata kelola MBG,” terang Suahasil.

Reformasi tata kelola juga diimplementasikan melalui uji coba pembagian makanan secara transparan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. BGN juga mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Untuk memperkuat rantai pasok lokal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), BGN melakukan digitalisasi rantai pasok. Di samping itu, BGN menugaskan Patriot Gizi untuk membina tenaga SPPG.

Suahasil mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan BGN. Ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG. “Berbagai macam reformasi yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” kata dia.