JAKARTA – Upaya penyelundupan emas ilegal dari Indonesia mengalami peningkatan signifikan, melonjak 20 kali lipat sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, berhasil menggagalkan penyelundupan emas seberat total 405,1 kilogram (kg) melalui 131 aksi penindakan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap ekspor emas untuk mencegah praktik ilegal. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan pasokan emas domestik tetap tersedia sebagai bahan baku industri pengolahan dan mendukung program hilirisasi mineral di dalam negeri.
“Saat ini telah 405,1 kg ditemui oleh aparat bea cukai bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lainnya, dan saat ini meningkat sangat besar dibandingkan tahun lalu, 20 kali dibandingkan temuan tahun lalu,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil menambahkan, upaya penyelundupan emas masih terdeteksi hingga November 2026. Bea Cukai melaporkan beberapa penindakan terbaru yang dilakukan di Kalimantan Timur, Bandara Minangkabau, dan Banjarmasin.
Di Kalimantan Timur, petugas berhasil menyita 2,6 kg emas yang hendak dibawa penumpang pesawat. Sementara itu, di Bandara Minangkabau, pengamanan melibatkan pengangkutan emas seberat 4 kg. Di Banjarmasin, sebanyak 17 kg emas diamankan dari tiga orang yang kedapatan membawa barang tersebut tidak sesuai ketentuan.
Total temuan dari ketiga penindakan terbaru ini mencapai 23,6 kg, yang belum termasuk dalam rekapitulasi penindakan hingga akhir Oktober 2026. Suahasil menekankan bahwa penindakan terhadap ekspor ilegal sangat penting untuk memastikan emas hasil tambang nasional dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan dalam negeri.
“Mengapa ini penting? Karena kita ingin mendukung hilirisasi atau pengolahan emas di dalam negeri,” jelas Suahasil. Ia menilai pengawasan ketat terhadap ekspor ilegal krusial demi menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan emas nasional.
Suahasil menegaskan bahwa pelaku usaha tetap diperbolehkan mengekspor emas asalkan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran bea keluar, telah dipenuhi. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya untuk mencegah ekspor ilegal, tetapi juga untuk menjaga pasokan emas domestik dan mengamankan penerimaan negara.
“Kalau mau diekspor, boleh, bayar bea keluar,” tegasnya.
Komentar