JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah berhasil menarik utang senilai Rp 629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah ini telah mencapai 75,6% dari target total utang yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil, terlihat dari indikasi kembalinya kepercayaan investor.
Rincian pembiayaan utang tersebut terbagi dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 586,1 triliun dan pinjaman sebesar Rp 43,2 triliun. Realisasi penerbitan SBN telah mencapai 75,6% dari target tahunan sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, realisasi pinjaman bahkan melampaui target, mencapai 132,1% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 32,7 triliun.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pengadaan utang berjalan sesuai rencana atau ‘on-track’. Pengelolaan ini disesuaikan dengan kebutuhan kas negara dan dinamika pasar, sambil tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dana atau ‘cost of fund’ pada tingkat risiko yang dapat dikelola (‘manageable’).
“Ini betul-betul kami pilih timing yang baik, timing yang memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, mempertimbangkan dinamika pasar,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati (‘prudent’) dan terukur. Upaya ini didukung oleh sinergi erat dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat kepercayaan pasar, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun demikian, Suahasil tidak menampik adanya ketidakpastian di pasar modal Indonesia yang dipicu oleh hasil penilaian MSCI Inc. Pada Kamis (15/10/2026), MSCI Inc mengumumkan konsultasi mengenai usulan penurunan klasifikasi indeks MSCI Indonesia dari ‘emerging market’ menjadi ‘standalone market’.
“Saya ingin menyampaikan di sini, per akhir Oktober kemarin memang betul terjadi tekanan di pasar keuangan kita, khususnya setelah MSCI mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa akan menaruh pasar saham Indonesia di dalam status standalone. Pada saat itu pasar keuangan menjadi tidak kondusif sama sekali,” kata Suahasil.
Ia merinci, pada lelang Surat Utang Negara (SUN) tanggal 13 Oktober 2026, penawaran masuk tercatat sebesar Rp 64,8 triliun. Namun, angka ini menurun drastis menjadi hanya Rp 31 triliun pada lelang SUN tanggal 27 Oktober 2026. Meskipun demikian, pemerintah tetap konsisten menjaga kredibilitasnya agar investor asing kembali tertarik ke pasar keuangan domestik.
“Pasar harus kita bangun di atas kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN. Resilien, transaksi masyarakat berjalan, masyarakat terus bekerja, pertumbuhan ekonomi terus ada, inflasi terjaga, sektor eksternal kita jaga,” tegas Suahasil.
Suahasil menilai bahwa langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kredibilitas telah mulai memulihkan sentimen investor. Hal ini tercermin dari minat investor yang kembali meningkat pada penerbitan SUN. Pada lelang 10 November 2026, penerbitan SUN berhasil mendapatkan penawaran masuk hingga Rp 79,71 triliun.
“Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang kita harus terus lakukan. Karena 10 November kemarin incoming bid-nya kembali ke Rp 79,71 triliun bahkan di atas dari sejak bulan September. Resiliensi di pasar SBN ini kita kombinasikan dengan kepercayaan investor di pasar global,” pungkas Suahasil.
Komentar