JAKARTA – Pemerintah masih perlu mengumpulkan setoran penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun hingga akhir tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengoptimalkan berbagai upaya ekstra.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa fokus utama akan diarahkan pada sektor-sektor penerimaan utama seperti perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, serta penerimaan dari sektor digital yang dinilai memiliki potensi besar.
“Kami akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non-digital,” ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp 1.796,8 triliun. Angka ini baru setara dengan 76,2% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, meskipun tercatat tumbuh 23,2% secara tahunan.
Dengan realisasi tersebut, DJP masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun. Outlook penerimaan pajak selama tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2.310,8 triliun.
Untuk menjaga basis kepatuhan pajak, DJP melakukan pengawasan pembayaran masa, tindakan enforcement, audit, serta pemeriksaan bukti permulaan dan penagihan. Penguatan basis penerimaan juga dilakukan melalui pengumpulan data dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, institusi bisnis, sektor keuangan, perbankan, non-perbankan, dan pihak ketiga lainnya.
“Lalu data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non-perbankan, dan juga data-data dari pihak ketiga yang bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di coretax. Langkah ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” jelas Bimo.
DJP juga telah memperbarui ketentuan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Peraturan ini berlaku sejak 2 Oktober 2026 dan merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Salah satu perubahan utama dalam PMK-71/2026 adalah penyesuaian mekanisme pembayaran utang pajak. Sebelumnya, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.
“Pada awal Oktober 2026, kami sudah mengeluarkan program terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, yang ditujukan untuk memberikan kemudahan fasilitas bagi seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar,” kata Bimo.
Pemerintah juga akan memaksimalkan upaya pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari marketplace. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan kesetaraan level of playing field sekaligus mempermudah tata cara pemotongan pajak.
“Jadi keadilan tercipta untuk seller, untuk buyer, sekaligus untuk negara dan juga untuk rakyat sebagai bagian yang dibiayai pembangunannya oleh negara,” tutur Bimo.
Selain itu, pemerintah telah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk menggenjot penerimaan pajak dari transaksi lintas negara. Penguatan penerimaan juga dilakukan melalui penerapan pajak minimum global (Global Minimum Tax) untuk mengatasi erosi basis perpajakan dan mengurangi kompetisi tarif PPh badan yang tidak sehat antar negara.
Komentar