JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk tetap fokus mengejar target penerimaan pajak di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung di dalam negeri. Institusi ini memastikan bahwa gejolak politik yang ada tidak akan mengubah prioritas dan tugas utama DJP dalam mengamankan penerimaan negara.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa DJP harus tetap menjalankan tugasnya secara optimal guna memastikan ketersediaan dana pembangunan yang bersumber dari penerimaan pajak. Menurutnya, dinamika politik yang terjadi di tanah air tidak boleh sampai mengganggu pelaksanaan tugas DJP, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Dampaknya enggak ada, tetap harus melakukan yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan memastikan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” ujar Bimo dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (12/11/2026).
Ia menekankan bahwa DJP memiliki tanggung jawab fundamental untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendanaan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya keras untuk mengejar target penerimaan negara akan tetap menjadi agenda utama, terlepas dari situasi politik yang sedang berkembang.
Selain fokus pada pengamanan penerimaan, DJP juga sangat memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi salah satu aspek krusial yang terus didorong agar penerimaan pajak dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dengan demikian, DJP memastikan bahwa dinamika politik yang ada tidak akan mengubah komitmen institusi dalam menjalankan fungsi perpajakan, menjaga kepatuhan wajib pajak, serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. “Direktorat Jenderal Pajak harus tetap mengejar target untuk dana pembangunan,” pungkasnya.
Komentar