JAKARTA – Indonesia memerlukan terobosan kebijakan yang berani, terukur, dan menyeluruh untuk mentransformasi ekonomi menuju pertumbuhan tinggi yang berkualitas. Upaya ini mencakup reformasi iklim investasi, pemangkasan biaya ekonomi, penguatan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, hingga penataan belanja negara yang harus berjalan terpadu.
Tanpa pembenahan mendasar, ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8% akan sulit terwujud. Kenaikan produk domestik bruto (PDB) pun belum tentu menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya kepastian kebijakan bagi dunia usaha. “Dunia usaha membutuhkan policy certainty agar dapat mengambil keputusan investasi jangka panjang. Keberhasilannya diukur dari seberapa jauh waktu, biaya, dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan benar-benar berkurang,” ujarnya.
Shinta menambahkan, reformasi iklim usaha harus menjadi prioritas pemerintah. Penyederhanaan perizinan perlu dilanjutkan dengan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, pengurangan tumpang tindih kebijakan, serta kepastian hukum. Selain itu, pemerintah harus memperkuat daya saing biaya produksi, memperdalam struktur industri, dan membangun tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. “Ketiga agenda tersebut harus dijalankan secara terukur, dengan indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Kebutuhan reformasi ini semakin mendesak mengingat kesenjangan antara kinerja ekonomi saat ini dan ambisi pertumbuhan pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026, meningkat dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,29%. Namun, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2027 memproyeksikan pertumbuhan tahun depan hanya berkisar 5,2–5,3%.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, pemerintah harus menjalankan lima prioritas reformasi mulai 2027 dengan ukuran keberhasilan yang terbuka. Penyederhanaan perizinan harus terbukti mempercepat investasi, sementara insentif fiskal wajib menghasilkan peningkatan produktivitas, ekspor, dan pekerjaan formal. “Seluruh kebijakan harus menjalani evaluasi independen dan penghentian program yang gagal,” ungkap Syafruddin.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan 8% layak dikejar hanya apabila setiap tambahan output memperbesar produktivitas, memperkuat pendapatan, dan memperluas kesempatan hidup yang lebih baik,” katanya.
Pangkas Biaya Ekonomi
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengusulkan lima terobosan prioritas. Kelima prioritas tersebut mencakup reformasi logistik dan birokrasi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, industrialisasi produktif, formalisasi UMKM, serta penataan kembali belanja negara.
Menurut Rahma, digitalisasi dan integrasi perizinan nasional perlu diperkuat melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan. Pemerintah juga harus mempercepat integrasi pelabuhan utama, memperbaiki konektivitas logistik, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok domestik.
Reformasi ini harus memiliki target konkret. Rahma mengusulkan penurunan rasio incremental capital-output ratio (ICOR) dari kisaran 6,0–6,5 menjadi 4,5 pada 2029. ICOR mencerminkan kebutuhan tambahan modal untuk menghasilkan tambahan output. Biaya logistik nasional juga perlu ditekan dari sekitar 14–15% menjadi kurang dari 10% terhadap PDB.
Dengan investasi yang lebih efisien, tambahan modal diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar. Sebaliknya, biaya ekonomi yang tinggi akan mengurangi manfaat investasi dan melemahkan daya saing industri nasional.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira juga menempatkan kepastian kebijakan sebagai syarat utama percepatan investasi. “Pertama, berikan kepastian dan sederhanakan pelaksanaan kebijakan. Perizinan perlu memiliki standar waktu dan proses yang jelas, sementara aturan sektoral harus konsisten agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan infrastruktur, pembiayaan yang kompetitif, dan pasokan energi yang andal. Kebijakan investasi harus memberikan ruang lebih luas bagi pemasok lokal dan UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri. “Kedua, arahkan investasi ke kegiatan produktif yang memperkuat industri dan rantai pasok domestik,” katanya.
Shinta menambahkan, peningkatan daya saing industri membutuhkan penurunan biaya logistik, energi yang kompetitif, serta penguatan industri hulu dan antara. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor sekaligus memperbesar nilai tambah domestik. “Pada saat yang sama, kita perlu memperkuat industri hulu dan industri antara agar ketergantungan terhadap input impor dapat dikurangi secara bertahap melalui pengembangan competitive domestic supply,” ujar Shinta.
Research Director Prasasti Center for Policy Studies Adhi Nugroho mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan dapat membuat investor swasta menunda investasi atau mengalihkan modal ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif. “Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor,” ujar Adhi.
Adhi menambahkan, Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif. Ia juga menyoroti praktik ekonomi rente dan pemberian akses usaha yang tidak selalu didasarkan pada kompetensi serta produktivitas. Persaingan usaha yang sehat diperlukan agar investasi mengalir ke kegiatan produktif dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.
Ubah Orientasi Insentif
Terobosan berikutnya adalah perubahan orientasi kebijakan fiskal dan industrialisasi. Pemerintah didorong untuk tidak lagi mengukur keberhasilan insentif investasi semata-mata dari besarnya modal yang masuk, melainkan juga produktivitas, nilai tambah, dan pekerjaan berkualitas yang dihasilkan.
Rahma mengusulkan insentif pajak yang terarah bagi industri padat karya dan hilirisasi lanjutan. Fasilitas tax holiday dan tax allowance perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal. Hilirisasi juga harus bergerak lebih jauh ke industri komponen, kimia dasar, dan semikonduktor agar Indonesia tidak berhenti pada produksi barang setengah jadi.
Syafruddin menyampaikan pandangan serupa. Insentif bagi manufaktur ekspor dan pemasok domestik harus dikaitkan dengan peningkatan produktivitas, ekspor, dan pekerjaan formal. Program yang tidak mencapai sasaran perlu dievaluasi dan dihentikan.
Anggawira menekankan pentingnya mengukur efektivitas insentif berdasarkan manfaat yang benar-benar terealisasi. “Ketiga, hubungkan insentif investasi dengan produktivitas dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Pelatihan vokasi perlu disusun bersama industri, sedangkan evaluasi insentif perlu melihat realisasi investasi, jumlah dan kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan, serta nilai tambah domestik,” ujar dia. “Capaian indikator ini sebaiknya diumumkan dan dievaluasi secara berkala,” lanjutnya.
Ekonom Prasasti Center for Policy Studies Hazna Nurul Faiza mengingatkan bahwa investasi besar tidak otomatis memberikan manfaat sebanding bagi masyarakat. Industri dapat menyerap modal dalam jumlah besar, tetapi belum tentu menciptakan pekerjaan memadai, menghasilkan transfer teknologi, atau memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang optimal.
Oleh karena itu, keberhasilan investasi harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kapasitas produksi nasional, penguasaan teknologi, peningkatan pendapatan, dan kesempatan kerja. Dengan pendekatan tersebut, fasilitas investasi menjadi instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar alat menarik modal.
Reformasi Tenaga Kerja dan Fiskal
Transformasi struktural juga menuntut pembenahan kualitas tenaga kerja. Rahma mengusulkan restrukturisasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri melalui penyelarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) dan balai latihan kerja (BLK) dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah juga perlu memberikan insentif super deduction tax kepada perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan dan pelatihan bersertifikasi. Rahma mengusulkan target penurunan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri hingga 50%, serta penyerapan 80% lulusan vokasi ke sektor formal berteknologi menengah dan tinggi dalam enam bulan setelah kelulusan.
Syafruddin menekankan bahwa keberhasilan program vokasi harus diukur melalui penempatan kerja dan peningkatan upah peserta dalam 12 bulan. Sementara itu, Shinta meminta dunia usaha dilibatkan sejak penyusunan kurikulum hingga penempatan tenaga kerja. “Dunia usaha perlu dilibatkan sejak awal dalam perumusan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja,” ujar Shinta.
Menurutnya, pengembangan keterampilan tidak hanya bertujuan menyiapkan pekerja memasuki pasar kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. “Mencapai 8% bukan hanya tentang growing faster, tetapi juga growing better and more inclusively,” tegas Shinta.
Rahma juga mendorong percepatan formalisasi UMKM melalui penyederhanaan legalitas, perpajakan, dan perluasan akses pembiayaan. Ia mengusulkan agar proporsi pekerja informal yang saat ini berkisar 59–60% dapat diturunkan menjadi kurang dari 45% pada 2029.
Di bidang fiskal, Rahma mengusulkan pengalihan belanja operasional yang kurang produktif dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran menuju infrastruktur digital, riset dan pengembangan, serta transisi energi hijau. Namun, disiplin fiskal tetap harus dijaga dengan mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.
Urgensi reformasi tersebut juga tergambar dalam kajian LPEM FEB UI. Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky bersama tim peneliti dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2027 menyoroti keterbatasan ruang fiskal akibat meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi, kebutuhan pembiayaan program pemerintah, serta tekanan pembayaran utang.
Laporan tersebut mencatat, subsidi dan kompensasi pada kuartal III-2026 melonjak 72,84% secara tahunan menjadi Rp143,8 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp92,6 triliun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menata prioritas pengeluaran agar kebutuhan jangka pendek tidak mengurangi kemampuan negara membiayai transformasi ekonomi.
LPEM FEB UI juga menekankan perlunya memperkuat penerimaan yang berkelanjutan, memperbaiki tata kelola subsidi, dan meningkatkan akuntabilitas pembiayaan. Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap tambahan belanja harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang jelas.
“Pada akhirnya, fondasi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi adalah dunia usaha yang berani berekspansi karena melihat pasar, aturan, dan biaya yang dapat diperkirakan,” ujar Anggawira.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada kuartal III-2026 menunjukkan fundamental perekonomian nasional tetap kuat. Pemerintah berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan melalui penguatan investasi, dukungan ekspor, pengembangan tenaga kerja, insentif perpajakan, dan perlindungan daya beli masyarakat. “Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, dipimpin Bapak Presiden Prabowo ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat, investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah, terus akan dijalankan, dan tentu terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” ujar Airlangga.
Komentar