Pontianak (Suara Landak) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar segera mengoperasionalkan Pelabuhan Internasional Kijing yang hingga kini dinilai belum berfungsi secara optimal. Padahal, pelabuhan tersebut dibangun dengan anggaran negara bernilai triliunan rupiah dan dirancang sebagai pelabuhan terbesar serta paling strategis di Pulau Kalimantan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan saat diwawancarai beberapa waktu lalu. SUARALANDAK/SK
Menurut Krisantus, lambannya pengoperasian Pelabuhan Kijing justru menimbulkan kerugian besar bagi Kalimantan Barat, baik dari sisi ekonomi, logistik, maupun daya saing daerah.
“Pelindo itu sudah menelan uang negara triliunan rupiah dan harus segera dioperasikan. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya terkait harga barang yang mahal dan potensi kemacetan. Kajian itu bukan di tengah jalan, tentu sebelum dibangun sudah ada analisis komprehensif terhadap dampak pemindahan pelabuhan ke Kijing,” tegas Krisantus, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai selama Pelabuhan Internasional Kijing belum difungsikan, Kalimantan Barat terus mengalami kerugian, terutama pada sektor ekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil tambang. Untuk itu, ia menegaskan tidak ada ruang tawar-menawar dalam percepatan operasional pelabuhan tersebut.
“Oleh sebab itu tidak boleh ada tawar-menawar. Saya berharap Pelabuhan Kijing segera difungsikan, karena Kalimantan Barat sudah rugi puluhan tahun,” ujarnya.
Krisantus juga menyoroti hilangnya potensi nilai tambah ekonomi daerah akibat aktivitas ekspor komoditas Kalbar yang masih dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan keuntungan administratif dan ekonomi justru dinikmati daerah lain.
“Sawit kita diekspor lewat Dumai, Jakarta, dan Surabaya, lalu tercatat sebagai hasil daerah mereka. Pertanyaannya, di mana kebun sawit di Jakarta? Di mana tambang di Jakarta? Ini terjadi karena Pelabuhan Kijing belum dioperasionalkan,” katanya dengan nada kritis.
Terkait kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas logistik di sekitar pelabuhan, Krisantus menilai hal tersebut sebagai konsekuensi yang wajar dari pertumbuhan ekonomi.
“Kemacetan itu indikator aktivitas. Kalau sudah padat, tanpa diminta pun jalan tol akan dibangun oleh pusat,” pungkasnya. [SK]
