Pontianak (Suara Landak) – Memasuki pertengahan Januari 2026, Provinsi Kalimantan Barat mulai dilanda musim kering lebih awal yang berdampak pada meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, tercatat sekitar 120 hingga 130 titik api terdeteksi di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, dan Kota Pontianak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani usai diwawancarai pada Rabu (28/01/2026). SUARALANDAK/SK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengungkapkan bahwa fenomena ini tergolong tidak biasa karena musim kemarau datang lebih cepat dari perkiraan.
“Memasuki tahun 2026, di pertengahan Januari ini sudah mulai musim kemarau, musim-musim kering. Di pertengahan ini sudah mulai banyak yang terbakar, ada sampai 120-an, 130-an titik api. Itu total di seluruh Kalimantan Barat,” ujar Adi Yani saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, sebaran karhutla terjadi di beberapa kabupaten dan kota, dengan wilayah paling terdampak meliputi Kubu Raya, Mempawah, serta Kota Pontianak.
“Yang paling banyak itu di antaranya Kubu Raya, Mempawah, dan termasuk juga Kota Pontianak,” tambahnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas LHK Provinsi Kalbar telah melakukan sejumlah langkah antisipasi dan penanganan. Di antaranya dengan menginstruksikan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP/KKPH) untuk melakukan pemadaman dini sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Saat ini kami sudah menggerakkan KKPH kami untuk melakukan pemadaman dan sosialisasi,” jelas Adi Yani.
Selain itu, Dinas LHK Kalbar juga tengah menunggu diterbitkannya surat imbauan dari Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat dengan berbagai pihak, seperti BPBD Kalbar, Manggala Agni, serta unsur TNI dan Polri.
“Kami memiliki masing-masing 17 KPH di tiga tapak, dan juga Brigade Pemadam Kebakaran. Selain itu, kami selalu berkoordinasi dengan Manggala Agni dan BPBD, termasuk agar mereka berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana di masing-masing kabupaten dan kota,” terangnya.
Sebagai langkah pencegahan di tingkat akar rumput, Dinas LHK Kalbar juga membentuk dan mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG). Kelompok ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan awal apabila terjadi karhutla di wilayah mereka.
“Jika di tingkat kabupaten atau kota terjadi kebakaran, masyarakat peduli api inilah yang menjadi garda terdepan, yang berjibaku dengan kebakaran sejak awal kejadian,” pungkas Adi Yani. [SK]
