Pontianak (Suara Landak) – Tokoh Kalimantan Barat, Muhammad Husni Thamrien, menyampaikan keprihatinannya atas memanasnya hubungan antara Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan terkait polemik penempatan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Tokoh Kalimantan Barat Muhammad Husni Thamrien. SUARALANDAK/SK
Dalam pernyataan yang disampaikan Kamis (11/12/2025) malam, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kalbar itu menilai ketegangan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dan sebaiknya segera dihentikan demi kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat, saya merasa miris atas informasi di media sosial dan media massa tentang ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya berharap polemik ini dapat segera diakhiri,” ujar Husni Thamrien.
Tokoh yang akrab disapa Haji Thamrien ini juga dikenal sebagai Pendiri Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar, Ketua Umum Masyarakat Madani Kalbar, serta mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah wajib memiliki kebesaran jiwa, termasuk memahami tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 33 Tahun 2018.
Ia mengingatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah satu paket kepemimpinan hasil Pemilu 2024 yang harus bersinergi dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Husni menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang dinilai membawa isu bernuansa etnis ke ranah publik.
“Sejujurnya saya ikut menyesalkan pernyataan atau ‘curhat-curhat’ Pak Wakil Gubernur yang akhirnya justru menarik hal-hal bernuansa etnis. Menurut saya, sikap seperti ini tidak baik untuk masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
Ia juga menilai polemik tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa melibatkan elemen masyarakat.
Husni Thamrien turut menyoroti munculnya pernyataan bernada provokatif dari beberapa tokoh dan kelompok masyarakat yang justru memperkeruh suasana.
“Para tokoh dan elemen masyarakat mestinya mendorong gubernur–wakil gubernur untuk bermusyawarah, bukan melontarkan pernyataan yang mengundang keresahan,” ujarnya.
Ia mengimbau agar seluruh pihak, termasuk elit politik, dapat menahan diri dan apabila memungkinkan justru menginisiasi dialog untuk mencairkan hubungan kedua pimpinan daerah tersebut.
Husni menekankan bahwa Kalbar tengah menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan infrastruktur, kemiskinan, rendahnya IPM, hingga tekanan fiskal yang menyebabkan potensi defisit anggaran.
“Kondisi ini makin berat dengan keterbatasan fiskal. Karena itu, pemerintah daerah harus harmonis dan kompak demi mengatasi persoalan-persoalan yang ada,” jelasnya.
Ia berharap Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan tetap fokus pada agenda besar pemerataan pembangunan, bukan terjebak pada konflik internal.
Menanggapi polemik pelantikan pejabat eselon II, Husni yakin Pemprov Kalbar telah menerapkan sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan berdasarkan kapasitas dan kompetensi.
Ia mencontohkan saat Ria Norsan menjabat wakil gubernur periode sebelumnya yang tetap profesional meski tak selalu dilibatkan dalam pengisian jabatan eselon II oleh gubernur kala itu.
“Saya mengetahui bahwa saat Pak Ria Norsan menjadi Wakil Gubernur Kalbar 2018–2023, beliau tidak marah ketika Gubernur Sutarmidji melakukan penempatan pejabat eselon II tanpa koordinasi intens,” ungkapnya.
Husni menutup pernyataannya dengan menyerukan rekonsiliasi dan persatuan demi stabilitas dan kemajuan Kalimantan Barat.[SK]
