Pontianak (Suara Landak) – Kota Pontianak kembali mencatat prestasi gemilang sebagai kota dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Kalimantan berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2024. Dengan nilai 77,92, Pontianak tidak hanya menempati posisi teratas di Kalimantan, tetapi juga melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 71. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak berjalan di jalur yang benar.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menjadi narasumber Talkshow Pencegahan Korupsi dalam rangka peringatan Hakordia.SUARALANDAK/SK
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa hasil tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah kota dalam membangun layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, hasil survei SPI KPK menempatkan Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya seusai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Novotel Pontianak, Kamis (11/12/2025).
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hakordia, Pemkot Pontianak juga menggelar talkshow dan lomba konten kreatif untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai integritas. Edi mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik dengan memanfaatkan kanal pelaporan resmi.
“Silakan lapor ke Inspektorat. Kita juga punya dari laman KPK yaitu Jaga.id dan e-lapor,” tegasnya.
Meski berhasil memperoleh nilai tinggi, Pemerintah Kota Pontianak menilai masih ada aspek yang perlu diperkuat. Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, menyebutkan bahwa sosialisasi antikorupsi akan menjadi prioritas utama pada tahun mendatang.
“Salah satu pekerjaan rumah kami adalah peningkatan sosialisasi. Angka sosialisasi kita masih relatif rendah,” ujar Tina, sapaan akrabnya.
Menurutnya, edukasi sejak usia dini penting untuk membangun budaya integritas jangka panjang. Dari karya peserta lomba video integritas, ia melihat bahwa pelajar sudah mampu membedakan perilaku koruptif dan tindakan korupsi.
“Mencontek, titip absen, atau pengelolaan waktu yang buruk merupakan perilaku koruptif. Sedangkan pengambilan uang adalah bentuk korupsi,” jelasnya.
Tina juga menyebut pengalaman Pontianak yang pernah dipimpin Penjabat Wali Kota dari unsur KPK sebagai pelajaran berharga yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pengalaman yang diberikan oleh PJ Wali Kota dari KPK, walaupun singkat, menjadi bekal bagi kami untuk berbuat lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Pemkot Pontianak menargetkan agar capaian SPI tidak hanya dipertahankan, tetapi terus meningkat melalui penguatan sistem pengawasan internal dan pelibatan masyarakat secara lebih luas.
“Upaya ini diharapkan mampu memperteguh posisi Pontianak sebagai kota yang berkomitmen pada pemerintahan bersih dan berintegritas,” tutup Tina.
Dengan pondasi integritas yang semakin kokoh, Pontianak kembali menegaskan diri sebagai salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik dan paling transparan di Indonesia bagian barat.[SK]
