Kubu Raya (Suara Landak) – Para sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat mengeluhkan semakin sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalbar. Mereka menuding pasokan solar bersubsidi banyak diserap oleh pelangsir, sementara pengemudi truk yang berhak justru kesulitan mengisi bahan bakar.
Sejumlah supir mendatangi bundaran alianyang untuk menyamapikan keluhan sulitnya BBM di SPBU.SUARALANDAK/SK
Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Ali, menyebut hampir semua SPBU di Kalimantan Barat kini diduga dikuasai oleh oknum pelangsir. Ia pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap SPBU yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalurkan solar tidak sesuai aturan. Kami bukan mau bikin gaduh, tapi menuntut keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Ali, Kamis (16/10/2025).
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap SPBU. Menurutnya, perlu ada sistem kontrol yang transparan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Semua SPBU wajib mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan yang terdaftar. Dengan begitu, setiap penyimpangan bisa langsung diketahui. SPBU yang terbukti melanggar harus diberi sanksi tegas,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memastikan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius. Ia memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menyelesaikan seluruh permasalahan distribusi solar di lapangan.
“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Krisantus.
Selain itu, Krisantus mengingatkan para sopir agar turut berkontribusi dengan menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar, bukan dari luar daerah.
“Kendaraan luar daerah sebaiknya segera dimutasi ke Kalbar. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah, apalagi banyak yang membawa muatan berlebih dan merusak jalan yang kita pelihara bersama,” tambahnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Krisantus, juga akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.[SK]
