JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah berupaya ekstra untuk mengumpulkan setoran pajak senilai Rp 514 triliun demi mencapai target penerimaan pada tahun ini. Sektor-sektor utama yang akan dioptimalkan meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi pergudangan, hingga sektor ekonomi digital.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun. Angka ini mencapai 76,2% dari target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Secara kumulatif, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih perlu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun menjelang akhir tahun. Outlook penerimaan pajak untuk sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 2.310,8 triliun. Sebelumnya, pada awal Juli, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini akan mencapai Rp 2.310,8 triliun, yang berarti terjadi kekurangan atau shortfall sebesar Rp 46,9 triliun dari target awal.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa sektor digital dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. “Kami akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional nondigital,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026).
Bimo menjelaskan bahwa DJP berupaya menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, tindakan penegakan hukum (enforcement), audit, serta penyelidikan penagihan. Penguatan basis penerimaan dilakukan dengan memanfaatkan data dari berbagai institusi pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, dan lembaga bisnis. Selain itu, data dari sektor keuangan, perbankan, nonperbankan, dan pihak ketiga lainnya juga digunakan untuk memverifikasi data internal. “Langkah ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” tegas Bimo.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 telah diterbitkan untuk memperbarui ketentuan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak 2 Oktober 2026. Salah satu perubahan signifikan adalah penyesuaian mekanisme pembayaran utang pajak, yang sebelumnya memperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.
“Pada awal Oktober 2026, kami sudah mengeluarkan program terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, yang ditujukan untuk memberikan kemudahan fasilitas bagi seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar,” ungkap Bimo.
Pemerintah juga berencana memaksimalkan pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari marketplace. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan lapangan usaha (level of playing field) dan menyederhanakan tata cara pemotongan pajak. “Jadi keadilan tercipta untuk seller, untuk buyer, sekaligus untuk negara dan juga untuk rakyat sebagai bagian yang dibiayai pembangunannya oleh negara,” tutur Bimo.
Selain itu, Pemerintah telah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi lintas negara. Penguatan penerimaan juga dilakukan melalui penerapan pajak minimum global (Global Minimum Tax) untuk mengatasi erosi basis perpajakan dan mengurangi kompetisi tarif PPh badan yang tidak sehat antarnegara.
Hingga 31 Oktober 2026, baru satu kantor wilayah (kanwil) yang berhasil mencapai target setoran penerimaan pajak, yaitu Kanwil Aceh. Terdapat pula tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah mencapai target 100%, enam di antaranya berada di Aceh dan satu di Jakarta. KPP di Aceh yang telah mencapai target adalah KPP Pratama Banda Aceh, Lhoksumawe, Meulaboh, Tapaktuan, Subulussalam, dan Aceh. Sementara itu, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama menjadi satu-satunya KPP di Jakarta yang mencapai target.
Aktivitas Ekonomi Mendorong Pertumbuhan
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengaitkan pertumbuhan penerimaan pajak dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Penerimaan pajak juga ditopang oleh membaiknya penerapan sistem coretax yang mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka. “Saya mohon dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak, karena ini akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujar Menkeu.
Secara rinci, realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2026 menunjukkan PPh migas sebesar Rp 48,88 triliun, tumbuh 84,7% secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. PPh nonmigas mencapai Rp 893,1 triliun, tumbuh 16,6% (yoy). “Kenaikan PPh migas itu tumbuh seiring naiknya harga minyak bumi itu sendiri,” imbuh Suahasil.
Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp 793,55 triliun, meningkat 39,1% (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat. Sementara itu, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 20,52 triliun mengalami kontraksi 3,7% (yoy) karena pergeseran pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Pajak lainnya (nondeposit) sebesar Rp 7,1 triliun mengalami kontraksi 9% (yoy), sebagian disebabkan oleh peningkatan pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang semestinya. Realisasi deposit pajak sebesar Rp 33,6 triliun terkontraksi 49,8% (yoy). Suahasil menjelaskan penurunan deposit pajak bukan berarti wajib pajak tidak membayar, melainkan penggunaan akun deposit pajak yang berkurang seiring dengan semakin teridentifikasinya jenis pajak yang dibayarkan.
Penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 14,1 triliun. Pungutan pajak dari PMSE bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara perdagangan konvensional dan daring.
Pencairan Restitusi Difokuskan pada UMKM dan Padat Karya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pengembalian pembayaran pajak (restitusi) senilai Rp 208,68 triliun per 31 Oktober 2026. Pencairan restitusi ini difokuskan pada sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung likuiditas usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Bimo memastikan bahwa seluruh proses restitusi diaudit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan. Restitusi untuk UMKM senilai Rp 7,14 triliun telah diterima oleh 125.375 wajib pajak. Terjadi peningkatan pencairan restitusi UMKM sebesar 86,5% pada September-Oktober 2026 dibandingkan periode Mei-Agustus 2026.
Restitusi untuk padat karya mencapai Rp 4,9 triliun yang disalurkan kepada 2.767 wajib pajak. Realisasi ini mencapai 92,1% dari total pengajuan dari wajib pajak industri padat karya. Akselerasi pencairan restitusi di sektor ini juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan rata-rata pencairan pada September-Oktober 2026 meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata Mei-Agustus 2026.
“Adapun sisa permohonan yang harus dicairkan pada November-Desember 2026 sebesar Rp 418 miliar. Kami mengapresiasi request dan khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM,” tutup Bimo.
Komentar