JAKARTA – Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 1.539,2 triliun pada periode Januari hingga September 2026. Angka ini menyerap 2.194.496 tenaga kerja. Namun, para pakar menilai efektivitas investasi dalam menciptakan lapangan kerja tidak cukup diukur dari nilai penanaman modal atau jumlah pekerja yang dilaporkan terserap. Penilaian yang lebih tepat adalah dari tambahan lapangan kerja bersih yang benar-benar tercipta.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi tersebut tumbuh 7,3% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini telah memenuhi 75,4% dari target investasi 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Besarnya investasi yang masuk dan jumlah tenaga kerja yang terserap memang menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif investasi benar-benar menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa penilaian efektivitas investasi harus mempertimbangkan tambahan lapangan kerja bersih yang tercipta. Ia menjelaskan, pekerja yang tercatat dalam proyek investasi bisa saja berasal dari perekrutan untuk usaha baru, ekspansi perusahaan, atau bahkan perpindahan pekerja dari perusahaan lain. Di sisi lain, ada kemungkinan hilangnya pekerjaan di sektor atau perusahaan lain.
“Belum tersedia bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh 2,19 juta pekerja yang dilaporkan BKPM merupakan tambahan pekerjaan bersih,” ungkap Syafruddin saat dihubungi, baru-baru ini. Ia menambahkan, besarnya penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan dari proyek investasi belum otomatis mencerminkan penambahan jumlah pekerja secara bersih di tingkat nasional.
Belum Tentu Serap Banyak Pekerja
Syafruddin menilai, besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini sangat bergantung pada karakteristik sektor usaha, teknologi yang digunakan, serta kebutuhan tenaga kerja dalam proses produksi.
Investasi pada sektor padat karya cenderung membutuhkan lebih banyak pekerja untuk menjalankan kegiatan operasional. Sebaliknya, sektor padat modal memang membutuhkan dana besar untuk pengadaan mesin, teknologi, dan infrastruktur, tetapi belum tentu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sebanding.
Meskipun demikian, Syafruddin mengakui bahwa investasi padat modal tetap dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan produktivitas, ekspor, dan terbentuknya rantai pasok domestik. Ia mencontohkan, hilirisasi dapat meningkatkan produktivitas, ekspor, penerimaan daerah, serta menciptakan pekerjaan tidak langsung apabila perusahaan menggunakan pemasok domestik dan mengembangkan industri lanjutan.
Tantangan utamanya adalah memastikan hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan awal dengan keterkaitan lokal yang lemah. Pemerintah perlu mengukur jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung secara terpisah, nilai tambah per pekerja, kandungan lokal, serta kualitas upah. “Keberhasilan hilirisasi ditentukan oleh kedalaman industrialisasi, bukan sekadar besarnya pembangunan fasilitas pengolahan,” jelasnya.
Menurut Syafruddin, sektor dengan nilai investasi terbesar juga belum tentu menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini relevan dengan perkembangan investasi hilirisasi yang mencapai Rp 480 triliun sepanjang Januari–September 2026, atau setara 31,2% dari total investasi nasional.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbesar. Pada Agustus 2026, sektor pertanian menyerap 41,73 juta pekerja atau setara 28,20% dari total 147,99 juta penduduk bekerja di Indonesia. Sektor perdagangan berada di posisi berikutnya dengan 26,42 juta pekerja atau 17,86%. Adapun sektor industri pengolahan menyerap 20,34 juta pekerja atau sekitar 13,75% dari keseluruhan penduduk bekerja.
Meski sektor industri pengolahan menjadi salah satu lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbesar, data tersebut belum dapat menunjukkan secara spesifik kontribusi investasi hilirisasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Pasalnya, industri pengolahan mencakup berbagai kegiatan manufaktur, tidak hanya pengolahan sumber daya alam.
Oleh karena itu, besarnya investasi hilirisasi perlu dilihat lebih lanjut dari sisi penambahan tenaga kerja yang benar-benar tercipta, baik secara langsung di fasilitas pengolahan maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok dan industri turunannya.
Dampak Hilirisasi terhadap Pekerja
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Tri Astuti, menilai peningkatan investasi seharusnya diikuti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masuknya investasi belum selalu diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara sepadan.
Berdasarkan kajian INDEF terhadap daerah industri pengolahan selama periode 2014–2024, hilirisasi memberikan dampak positif terhadap pendapatan pekerja sekitar 10,4%. Selain itu, cakupan perlindungan jaminan sosial meningkat 1,8 poin persentase di kabupaten/kota yang memiliki fasilitas smelter dibandingkan daerah pembanding.
Meski demikian, kajian tersebut belum menemukan dampak yang signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk bekerja secara keseluruhan. Dampak signifikan juga belum terlihat pada proporsi pekerja dengan kontrak tetap maupun pekerja yang memiliki pendidikan minimal SMA.
“Hilirisasi sudah memberikan manfaat bagi pekerja, terutama melalui peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial. Namun, sejauh mana manfaatnya menjangkau masyarakat lokal secara luas masih perlu diperhatikan,” jelas Esther.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi bagi pekerja tidak selalu tercermin dalam bertambahnya jumlah orang yang bekerja. Dampaknya juga dapat terlihat melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap perlindungan sosial.
Esther menilai, pengembangan industri hilirisasi perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan agar investasi besar yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas. Salah satunya melalui penerapan prinsip pekerjaan hijau (green jobs) sehingga aktivitas industri tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Dengan demikian, efektivitas investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk atau jumlah pekerja yang tercatat terserap. Pemerintah juga perlu melihat seberapa besar investasi menciptakan tambahan pekerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Komentar