JAKARTA – Indonesia Financial Group (IFG), holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, terus berupaya memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah ini penting untuk mendukung implementasi aksi korporasi dan proses streamlining di seluruh ekosistemnya.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penguatan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, serta menjaga kesinambungan informasi selama proses transformasi korporasi berlangsung.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengelolaan Arsip dalam Rangka Kesiapan Perusahaan Menghadapi Aksi Korporasi dan/atau Streamlining”. Acara ini dibuka oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, dan menghadirkan Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Parikesit, sebagai narasumber.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direksi dari lingkungan Grup IFG serta perwakilan manajemen dan unit kerja yang membidangi fungsi kearsipan dari seluruh Anggota Holding IFG. Sejumlah perusahaan asuransi di luar Grup IFG juga turut serta. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi dan kesamaan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, dan tata kelola arsip dalam menghadapi aksi korporasi.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, menegaskan bahwa proses streamlining tidak hanya berfokus pada penyelarasan struktur dan proses bisnis, tetapi juga harus menjamin penerapan prinsip tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas. “Proses streamlining yang merupakan arahan Presiden harus dipastikan berjalan dengan tata kelola yang baik, termasuk di dalamnya memastikan pengelolaan arsip dikelola dengan baik dalam semua tahapan streamlining, sehingga keberadaan arsip baik fisik atau digital dapat dikelola untuk kebutuhan audit, aksi korporasi ataupun penegakan hukum jika diperlukan di kemudian hari. IFG sudah bekerja sama dengan ANRI sejak tahun 2023, dan dalam momentum streamlining ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ANRI yang memberikan dukungan kepada IFG dan Anak Perusahaan,” ujar Rizal dikutip dari keterangan resmi.
Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Rio Admiral Parikesit, mengapresiasi inisiatif IFG dalam memperkuat tata kelola kearsipan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi aksi korporasi dan/atau streamlining. Menurutnya, perubahan struktur organisasi dan aksi korporasi tidak boleh sampai mengakibatkan terabaikannya arsip maupun informasi perusahaan. “ANRI menyambut baik langkah IFG dan ekosistemnya dalam memastikan pengelolaan arsip menjadi bagian dari kesiapan transformasi korporasi yang merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah melalui Danantara Indonesia. Saat ini ANRI juga tengah melakukan harmonisasi regulasi untuk semakin memperkuat tata kelola kearsipan dalam menghadapi dinamika perubahan organisasi,” ujar Rio.
Dalam paparannya, Rio menekankan tiga prinsip utama pengelolaan arsip dalam aksi korporasi. Pertama, pengamanan arsip pada tiga fase, yaitu sebelum, selama, dan setelah transaksi. Kedua, penerapan tiga titik pemeriksaan (checkpoints) untuk memastikan kesiapan arsip pada setiap tahapan tanpa menghambat proses transaksi. Ketiga, penetapan satu unit penanggung jawab yang menjamin kesinambungan pengelolaan dan pengamanan arsip selama masa retensi, meskipun terjadi perubahan struktur organisasi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting untuk menjaga integritas informasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan operasional perusahaan.
Melalui penguatan tata kelola kearsipan yang terintegrasi, IFG berkomitmen untuk memastikan proses aksi korporasi dan/atau streamlining berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya IFG dalam membangun ekosistem industri asuransi dan penjaminan nasional yang semakin kuat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Komentar