Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keprihatinannya terhadap potensi gangguan politik terhadap investasi dan prospek perekonomian nasional. Ia berharap polemik yang berkaitan dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berdampak negatif pada stabilitas ekonomi.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga fundamental ekonomi agar tetap solid dan memastikan sentimen positif di pasar modal tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang berkembang. Airlangga menekankan pentingnya pemisahan antara urusan politik dan ekonomi agar aktivitas ekonomi dapat terus berjalan tanpa hambatan dan kepercayaan pasar tetap terjaga.
“Yang penting kami menjaga ekonomi tetap solid. Di berbagai negara yang sudah tingkat pertumbuhannya tinggi dan kesejahteraannya meningkat, biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi. Jadi ekonomi terus kita jaga supaya tetap secara fundamental solid,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, pemerintah juga berupaya keras menjaga sentimen positif di pasar modal. Airlangga menilai sentimen pasar merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik. Oleh karena itu, pelaku pasar perlu dibantu untuk membedakan antara gejolak sentimen dan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.
“Yang kita tunggu kan jangan ada surprise lagi di capital market. Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental,” jelasnya.
Pemerintah terus memantau perkembangan perekonomian, khususnya terkait ekspektasi investor terhadap prospek ekonomi domestik. Meskipun demikian, pemerintah tetap berharap dinamika politik yang terjadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap iklim investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita lihat saja, kita lihat ke depan. Tetapi kita berharap bahwa ini tidak mempengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional,” tambah Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada tugas dan pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika politik yang ada.
“Dinamika apa pun yang terjadi, kami pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita,” ungkap Prasetyo.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa usulan HMP tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Persyaratan tersebut mencakup usulan dari minimal 25 anggota dewan.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Saan dalam rapat.
Ia menambahkan, sebanyak 122 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP tersebut. Anggota-anggota ini berasal dari delapan fraksi yang ada di DPR, meliputi PDIP (14 orang), Golkar (11 orang), Gerindra (11 orang), Nasdem (19 orang), PKB (18 orang), PKS (28 orang), PAN (1 orang), dan Demokrat (18 orang).
Komentar